Rubrik

iptek > lingkungan > Hakim Menangkan PT Bumi Mekar Hijau


Hakim Menangkan PT Bumi Mekar Hijau

PALEMBANG, KOMPAS — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (30/12), menolak gugatan perdata senilai Rp 7,9 triliun atas kasus kebakaran hutan dan lahan di konsesi PT Bumi Mekar Hijau pada tahun 2014. Putusan langsung ditanggapi banding oleh penggugat, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang diwakili kuasa hukumnya, Nasrullah.

 Sidang putusan  gugatan  perdata terhadap PT Bumi Mekar Hijau di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (30/12). Majelis Hakim  menolak gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 7,9 triliun atas kasus kebakaran hutan dan lahan di konsesi PT Bumi Mekar Hijau pada tahun 2014.
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO Sidang putusan gugatan perdata terhadap PT Bumi Mekar Hijau di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (30/12). Majelis Hakim menolak gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 7,9 triliun atas kasus kebakaran hutan dan lahan di konsesi PT Bumi Mekar Hijau pada tahun 2014.

Sidang yang disesaki para aktivis, wartawan, rombongan penggugat, dan tergugat ini dipimpin Hakim Parlan Nababan. Majelis hakim menyatakan, menolak seluruh gugatan.

Dalam beberapa pertimbangan, hakim menilai kebakaran tak merusak lahan karena masih bisa ditumbuhi tanaman akasia. Majelis hakim menilai, tanaman akasia turut terbakar sehingga perusahaan itu mengalami kerugian.

Seperti diberitakan, sejak sebulan lalu digelar sidang gugatan perdata terhadap PT BMH di PN Palembang. KLHK menuntut ganti rugi material Rp 2,6 triliun dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5,6 triliun atas kebakaran seluas 20.000 hektar di areal perusahaan itu pada 2014. Perusahaan pemasok bahan baku pulp bagi grup perusahaan Sinarmas APP ini dinilai lalai sehingga tak dapat mengendalikan kebakaran meluas.

Sidang perdata  kasus lingkungan hidup itu  disesaki para aktivis, wartawan, pihak  penggugat, dan tergugat. Sidang yang  dipimpin Hakim Parlan Nababan itu semula  diharapkan bisa menegakkan undang-undang dan peraturan dalam melindungi kelestarian  lingkungan.
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO
Sidang perdata kasus lingkungan hidup itu disesaki para aktivis, wartawan, pihak penggugat, dan tergugat. Sidang yang dipimpin Hakim Parlan Nababan itu semula diharapkan bisa menegakkan undang-undang dan peraturan dalam melindungi kelestarian lingkungan.
 Ketua  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Parlan Nababan (berjaket dan kaus biru) didampingi wakil Kartidjono (tak tampak), Rabu (2/12), memimpin sidang lapangan atau pemeriksaan setempat kasus kebakaran hutan dan lahan di areal PT Bumi Mekar Hijau, Distrik Beyuku, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Parlan Nababan (berjaket dan kaus biru) didampingi wakil Kartidjono (tak tampak), Rabu (2/12), memimpin sidang lapangan atau pemeriksaan setempat kasus kebakaran hutan dan lahan di areal PT Bumi Mekar Hijau, Distrik Beyuku, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Minim sarana dan prasarana

Dalam sidang di lapangan, area perkebunan akasia PT BMH, 1-2 Desember lalu, penggugat mencoba menunjukkan minimnya peralatan, armada, dan tenaga kerja perusahaan untuk pemadaman kebakaran. Akibatnya, api meluas dan melalap 20.000 hektar kebun akasia pada 2014. Kebakaran di areal konsesi BMH itu terulang pada 2015.

"Hal ini menjadi bukti tambahan bagi hakim bahwa perusahaan lalai melindungi konsesinya yang dipercayakan negara," kata Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan KLHK Jasmin Ragil Utomo (Kompas, 16/12).

Kasus perdata kebakaran hutan dan lahan yang hampir mirip pernah diputus inkracht . Beberapa waktu lalu, Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi PT Kalista Alam di Aceh. Perkebunan sawit di kawasan ekosistem Leuser itu harus membayar gugatan perdata Rp 366 miliar akibat kebakaran di lahan sawitnya pada tahun 2012.

 Ketua  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, Rahmawati (tengah), Senin (30/9), memimpin sidang lapangan atau pemeriksaan setempat atas kasus gugatan perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan terhadap perusahaan sawit PT Kalista Alam di Nagan Raya, Aceh. Dalam kasus yang dikenal luas dengan nama Rawa Tripa ini, negara menggugat perusahaan senilai lebih dari Rp 400 miliar atas kerusakan lahan gambut seluas 1.000 hektar akibat pembakaran yang terjadi.
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, Rahmawati (tengah), Senin (30/9), memimpin sidang lapangan atau pemeriksaan setempat atas kasus gugatan perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan terhadap perusahaan sawit PT Kalista Alam di Nagan Raya, Aceh. Dalam kasus yang dikenal luas dengan nama Rawa Tripa ini, negara menggugat perusahaan senilai lebih dari Rp 400 miliar atas kerusakan lahan gambut seluas 1.000 hektar akibat pembakaran yang terjadi.

    Baca Juga

    • Warga Berharapdi Sidang Banding

      PALEMBANG, KOMPAS Berbagai elemen warga mengharapkan keadilan dalam sidang banding yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Bumi Mekar Hijau. Harapan itu disuarakan setela

    • Negara Dinilai Gagal Memberi Keadilan

      Jakarta, Kompas Proses dan putusan Pengadilan Palembang atas kasus kebakaran hutan dan lahan PT Bumi Mekar Hijau menunjukkan negara gagal melindungi masyarakat dan lingkungan. Sejumlah pertimbangan h

    • PT BMH Bebas, Publik Mengecam

      PALEMBANG, KOMPAS Protes dan kecaman hingga meluas terkait keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan. Hakim menolak seluruh gugatan perdata Kementerian Kehutanan dan Lingk

    • PT WAJ Didenda Rp 466,5 Miliar

      JAKARTA, KOMPAS Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/2), mengabulkan sebagian gugatan pemerintah atas PT Waringin Agro Jaya terkait kasus kebakaran hutan dan lahan seluas 1.626,

    • Memenangkan Perkara Bukan Tujuan Akhir

      JAKARTA, KOMPAS Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/8), yang memenangkan gugatan perdata Rp 1,07 triliun atas kasus kebakaran lahan di konsesi PT National Sago Prima b

    • Dua Hakim Dinyatakan Tidak Terlibat

      JAKARTA, KOMPAS Dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Casmaya dan Partahi Tulus Hutapea, dinyatakan tak terlibat dalam suap penanganan perkara yang dilakukan Muhammad Santoso, mantan panitera d

    KOMENTAR

    Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
    Login untuk submit komentar.

    Kembali ke Atas