Rubrik

polhuk > politik > Vonis Rendah Hambat Penegakan Hukum


pemberantasan korupsi

Vonis Rendah Hambat Penegakan Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Vonis ringan terhadap koruptor masih menjadi onak dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Vonis rendah gagal memberikan efek jera. Sepanjang 2015, para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan vonis rata-rata 2 tahun 2 bulan penjara dan berpeluang berkurang berkat remisi atau pembebasan bersyarat.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Jalan Suram Pemberantasan Korupsi

    Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi versus Polri yang berujung pada penetapan tersangka terhadap pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, seolah menjadi titik balik perjuangan anti korupsi.

  • Masyarakat Sipil dan Pemberantasan Korupsi

    Polemik revisi Rancangan Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk sementara berhenti setelah pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasannya. Penundaan tak berarti dicabut. Sewaktu-waktu bis

  • Solidaritas Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

    Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSaKO FH Unand) mengadakan seminar bertajuk “Strengthening Anti Corruption Body, Lesson-Learnt from Hongkong Independent Commission Agains

  • Perlambatan Pemberantasan Korupsi

    Transparency International kembali merilis Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) 2016. Hasilnya, Indonesia memperoleh skor 37 dan menempati peringkat ke-90 dari 176 negara yang dinilai

  • Pemberantasan Korupsi Mendesak

    JAKARTA, KOMPAS Pemberantasan korupsi menjadi masalah paling mendesak yang harus ditangani pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, ketidakstabilan kondisi ekonomi saat ini turut disumbang oleh k

  • Remisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA, KOMPAS Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana koruptor yang tak berstatus justice collaborator (pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum) dinilai ak

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas