Rubrik

ekonomi > sektor riil > Pelaku Industri Film Beda Pendapat Soal...


Pelaku Industri Film Beda Pendapat Soal Kepemilikan Asing 100 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan pelaku industri perfilman lokal belum satu pendapat terkait kebijakan pemerintah yang memungkinkan sebuah industri film boleh dimiliki pemodal asing 100 persen.

Poster film  nasional yang sedang tayang dipasang di sebuah bioskop di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (12/1/2016). Para sineas Indonesia berusaha untuk membuat film dengan tema-tema yang berbeda   agar bisa bersaing dengan film impor.
KOMPAS/YUNIADHI AGUNGPoster film nasional yang sedang tayang dipasang di sebuah bioskop di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (12/1/2016). Para sineas Indonesia berusaha untuk membuat film dengan tema-tema yang berbeda agar bisa bersaing dengan film impor.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah mengeluarkan 35 bidang usaha dari daftar negatif investasi (DNI) melalui paket kebijakan ekonomi X. Bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI di antaranya industri film.

Sebelumnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal menyebutkan, industri perfilman masuk ke dalam kelompok pariwisata dan ekonomi kreatif.

Di subbidang jasa teknik film kategori studio pengambilan gambar, laboratorium pengolahan, sarana pengisian suara, dan pencetakan dan/atau penggadaian film, investasi asing diperbolehkan 49 persen. Untuk sarana pengambilan gambar, penyuntingan, dan pemberian teks, wajib 100 persen kepemilikan dalam negeri. Begitu juga kepemilikan untuk subbidang usaha pembuatan, pengedaran, dan pertunjukan film, seperti ekshibisi, wajib 100 persen dalam negeri.

Produser film yang tergabung dalam Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) secara resmi menyatakan, keterbukaan tersebut adalah keputusan yang tepat. Ketua Umum Aprofi Sheila Timothy, Jumat (12/2/2016), di Jakarta, mengemukakan pendapatnya dari sisi hulu industri film.

Ketika produser internasional datang ke Indonesia, kata Sheila, mereka dinilai siap bekerja sama dengan produser dan pekerja lokal untuk memproduksi film lokal. Ini harus dibedakan dengan produser asing yang melakukan pengambilan gambar di Indonesia.

"Ketika mereka berinvestasi dalam sebuah produksi film buatan sineas Indonesia, saya justru menganggap hal itu akan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Kemungkinan masuknya kru asing harus dilihat sebagai peluang kolaborasi ataupun alih teknologi satu sama lain," ujar Sheila.

Dari segi konten film, ada beberapa film Indonesia yang memiliki kualitas sangat baik dan telah mendapat co-producer serta pembiayaan asing. Film-film ini justru memiliki nilai budaya lokal dan berprestasi di berbagai festival internasional. Misalnya, Sang Penari (Perancis), The Killers (Jepang), The Raid (Amerika Serikat), Opera Jawa (Austria dan London), Postcards From The Zoo (Jerman), dan Interchange (Malaysia).

Untuk gambaran teknologi, Sekretaris Jenderal Aprofi Fauzan Zidni menyampaikan, setiap tahun teknologi kamera dan suara semakin canggih. Teknologi pasca produksi dan computer generated image (CGI) pun sudah banyak digunakan pekerja film lokal.

Pergeseran pemakaian film seluloid ke digital sejak tahun 2012 dianggap mengubah struktur biaya pengeluaran rumah produksi film. Begitu pula dengan keberadaan kebaruan teknologi kamera, suara, hingga pasca produksi.

"Kami menginginkan ada transfer teknologi kepada pekerja film Indonesia. Apalagi, bersamaan dengan keterbukaan pasar bebas seperti masyarakat ekonomi ASEAN. Persaingan antarpekerja film Indonesia yang terbaik dengan negara regional bisa saja terjadi," kata Sheila.

Aktivitas  pembuatan film di kawasan wisata Kuta, Bali, Kamis (11/6/2015). Industri film Tanah Air yang semakin berkembang saat ini berpotensi besar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
KOMPAS/AGUS SUSANTOAktivitas pembuatan film di kawasan wisata Kuta, Bali, Kamis (11/6/2015). Industri film Tanah Air yang semakin berkembang saat ini berpotensi besar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Khawatir "tsunami"

Secara terpisah, Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI) dalam kunjungan ke Kompas, Kamis (11/2/2016) sore, mengaku tidak menolak kebijakan pembukaan kepemilikan asing hingga 100 persen di industri film. Mereka mengatakan telah mendengar gaung pembukaan tersebut sejak beberapa waktu sebelum paket X ditetapkan.

"Jika dibuka tanpa rambu-rambu perlindungan yang jelas, kondisi industri perfilman lokal bisa terkena 'tsunami' asing. Bagaimana nasib produser dan rumah produksi film berskala menengah ke bawah dengan modal terbatas? Ketika produser internasional masuk, mereka mayoritas akan mencari rumah produksi lokal yang sudah berpengalaman lama dan mempunyai kajian bisnis," ujar HB Naveen, pemilik Falcon Pictures dan anggota APFI.

Dari sisi tenaga kerja produksi, misalnya, kata Naveen, sektor industri perfilman bersifat padat karya dan berbasis kekeluargaan. Ketika sebuah rumah produksi film mempekerjakan kru film, dia mengatakan, biasanya konsep kerja itu berdasarkan kepercayaan dan profesionalitas.

"Kami pernah diajak kerja sama dengan produser internasional. Awalnya, mereka berjanji untuk ikut mempekerjakan kru kami. Namun, itu tidak terbukti, sebaliknya mereka lebih menyukai memakai tenaga kerja mereka sendiri," kata Naveen.

Sunil G Samtani, pemilik Rapi Films, mengatakan hal senada. Transfer atau alih teknologi sering kali tidak terjadi. Sebagai contoh, pemakaian dua produser lokal untuk mendampingi satu produser asing. Realitasnya jarang dilakukan.

"Kerja sama asing dan lokal boleh-boleh saja dilakukan. Investasi asing masuk itu juga sah saja. Akan tetapi, sejauh mana pemerintah membuat kajian perlindungan industri lokal?" ujar Sunil. Hasil investasi dalam sebuah produksi film nasional harus dikembalikan ke negara itu sendiri.

Beda pendapat dikeluarkannya bidang usaha perfilman dari DNI sejatinya sudah berlangsung lama. Pada akhir 2013 saat pemerintah membahas revisi DNI, usulan membuka akses film di bidang usaha distribusi film dibatalkan. Dalam rapat koordinasi 6 November 2013, distribusi film yang selama ini tertutup untuk asing hanya diperbolehkan dibuka sampai 49 persen. Alasannya, hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait menunjukkan bahwa pengusaha film nasional sudah mampu.

Akan tetapi, menjelang akhir tahun 2015, usulan membuka keran asing seluas-seluasnya menguat. Tak hanya di distribusi, melainkan ekshibisi dan dua subbidang usaha lain.

Hal itu diusulkan antara lain oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Di sela-sela acara Mobile Developer Gathering 2016 yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Januari 2016, Triawan mencontohkan, di subbidang usaha ekshibisi, Indonesia baru memiliki sekitar 1.200 layar bioskop. Padahal, penduduk Indonesia mencapai lebih dari 250 juta orang. Bioskop dengan merek XXI mempunyai 823 layar yang tersebar di 152 lokasi di 35 kota. Merek CGV Blitz memiliki 139 layar dengan persebaran di 19 lokasi di 10 kota. Cinemax tercatat mempunyai 76 layar yang berada di 14 lokasi di 9 kota.

"Pada tahun 1980-an, Indonesia pernah memiliki 3.500 bioskop. Berpuluh tahun kemudian, investasi asing tertutup 100 persen," ujar Triawan (Kompas, 25/1/2016). Pernyataan tersebut sempat diutarakan dalam beberapa kesempatan lain.

    KOMENTAR

    Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
    Login untuk submit komentar.

    Kembali ke Atas