Rubrik

RI Harus Ratifikasi Perjanjian


Anti-Penghilangan Paksa

RI Harus Ratifikasi Perjanjian

JAKARTA, KOMPAS Pemerintah Indonesia diminta segera meratifikasi perjanjian Internasional soal Penghilangan Orang secara Paksa. Dalam sidang Komisi HAM PBB bulan lalu, Pemerintah Indonesia melalui Direktur HAM Kementerian Luar Negeri Anshor mengatakan, dokumen atau draf ratifikasi tersebut sudah diserahkan ke DPR.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan daftar dan login untuk mengakses artikel lengkapnya.

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas