Rubrik

Pemerintah Lelang 18 Wilayah Kerja Migas

Pemerintah Lelang 18 Wilayah Kerja Migas

Tingkatkan Eksplorasi

JAKARTA, KOMPAS —

Pemerintah mengundang kalangan investor yang memiliki kemampuan keuangan dan teknologi untuk ikut berpartisipasi dalam lelang 18 wilayah kerja minyak dan gas bumi putaran pertama tahun 2013. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi migas.

Direktur Hulu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hendra Fadly, Senin (16/9), di Jakarta, menegaskan, wilayah kerja (WK) migas yang ditawarkan berupa 2 WK migas melalui tender reguler dan 16 WK migas lewat penawaran langsung atau studi bersama.

Pengambilan dokumen penawaran untuk reguler tender dilakukan mulai 16 September 2013 hingga 23 Januari 2014. Adapun pemasukan dokumen partisipasi pada 27 Januari 2014. Sementara itu, pengambilan dokumen untuk penawaran langsung mulai 16 September 2013 hingga 30 Oktober 2013. Adapun pemasukan dokumen partisipasi pada 31 Oktober 2013.

”Mayoritas wilayah kerja migas yang dilelang berlokasi di laut dalam, karena memang sebagian besar cadangan migas yang belum dieksplorasi berlokasi di laut dalam, di kawasan timur Indonesia,” ujar Hendra. WK migas yang ditawarkan melalui tender reguler adalah Blok East Seringapatam offshore (laut dalam) Nusa Tenggara Timur dan Blok East Abadi offshore di Maluku.

Adapun WK migas yang ditawarkan lewat penawaran langsung antara lain Blok Palmerah Baru onshore (daratan) di Sumatera Selatan dan Jambi, Blok Sakti offshore di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Blok North Madura II offshore Jatim, Blok North East Madura VI offshore Jatim, Blok Anugerah offshore Jatim, dan Blok East Bontang di Kalimantan Timur.

Beberapa blok migas lain yang juga ditawarkan lewat penawaran langsung adalah Blok North Adang offshore Makassar Straits. Blok migas lain adalah, Blok South Sulawesi I offshore di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, Blok South Sulawesi II offshore Sulawesi Selatan, Blok Bird’s Head offshore Papua, dan Blok Merauke daratan Papua. Tiga WK di laut dalam Maluku juga dilelang, yaitu Blok West Abadi, Yamdena, dan South Aru.

Sebagian besar blok migas yang ditawarkan lewat penawaran langsung karena banyak investor yang sudah melakukan studi bersama sehingga telah mengantongi data blok migas. Untuk lelang reguler, data terbatas pada yang dimiliki pemerintah. ”Kami menginginkan kontraktor memenuhi ketentuan kontrak, misalnya membayar bonus tanda tangan dan komitmen eksplorasi 3 tahun pertama,” ujarnya.

Kondisi ekonomi

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Perminyakan Indonesia Sammy Hamzah menyatakan, saat ini para calon investor masih menunggu perkembangan situasi ekonomi di Indonesia menjelang Pemilu 2014. ”Ada beberapa aturan pemerintah yang menurunkan minat investor dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi migas, sehingga makin sedikit perusahaan yang berminat ikut lelang wilayah kerja migas,” ujarnya.

Selain itu ada sejumlah isu di sektor hulu migas yang hingga kini belum ada titik temu antara pemerintah dan pelaku usaha hulu migas. Salah satunya, Peraturan Pemerintah No 79/2010 tentang pengembalian biaya operasi migas oleh negara yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak sesuai ketentuan dalam kontrak kerja sama migas yang telah disepakati pemerintah dengan kontraktor.

Selain itu, para investor mengeluhkan pemberlakuan aturan Kementerian Keuangan mengenai pengenaan pajak bumi dan bangunan atas kegiatan eksplorasi migas. Pengenaan pajak itu berlaku untuk WK eksplorasi yang berlokasi di daratan dan di laut dalam. ”Ini tidak wajar, kontraktor belum mendapat hasil, tetapi sudah harus bayar pajak puluhan juta dollar AS. WK migas itu sangat luas meski kontraktor tidak menempati seluruh wilayah itu,” ujarnya. (EVY)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 September 2013, di halaman 0 dengan judul "Pemerintah Lelang 18 Wilayah Kerja Migas".

    Baca Juga

    • Saatnya Menjadi Tuan di Rumah Sendiri

      ... yang menyebutkan setiap wilayah kerja migas yang habis masa kontraknya harus jatuh ke ... Pertamina lewat penguasaan wilayah kerja migas yang segera habis masa kontraknya maupun wilayah kerja mig

    • Daerah Mau Hak Partisipasi

      ... Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas yang juga Gubernur Kalimantan Timur ... memiliki hak partisipasi terhadap blok migas yang ada dan rendahnya transparansi dalam pengelolaan blok migas itu.

    • UU Migas Merah Putih

      Undang-Undang Migas yang lengkap dan komprehensif menjadi kebutuhan ... Prolegnas). Semangatnya mengembalikan UU Migas yang sejalan dengan filosofi dan konstitusi ... berkomitmen mendorong lahirnya UU

    • Hak Kelola Diutamakan untuk Pertamina

      ... untuk diberi hak kelola blok-blok migas yang segera habis masa kontraknya ... memprioritaskan kelanjutan operasi blok migas kepada Pertamina akan dituangkan ... bisa memiliki hak kelola blok-blok

    • Pemerintah Tunggu Eksplorasi

      ... dan gas dari 18 yang ditawarkan dengan nilai total ... 18 wilayah kerja yang ditawarkan pemerintah. Dari ... melalui lelang penawaran langsung, 2 wilayah kerja ... nonkonvensional melalui penawar

    • Saham Partisipasi Daerah Diperketat

      ... blok minyak dan gas bumi/migas) yang akan berakhir masa kontraknya ... daerah penghasil migas. Jika blok migas berada lebih dari satu daerah ... dari daerah yang terdapat blok migas tersebut.”Ada

    KOMENTAR

    Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
    Login untuk mengirim komentar.

    Kembali ke Atas