Rubrik

arsip kompas > Perlakuan terhadap Bung Karno


KOMPAS, 12 MEI 1967

Perlakuan terhadap Bung Karno

Pejabat Presiden/Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto mengeluarkan Ketetapan Presiden Nomor 62 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Perlakuan terhadap Bung Karno, sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII. Keppres yang dikeluarkan pada 6 Mei 1967 itu menyebutkan bahwa Istana Bogor untuk sementara ditetapkan sebagai tempat kediaman Bung Karno. Sang Proklamator tidak lagi menggunakan sebutan-sebutan Kepala Negara, Presiden RI, Mandataris MPRS, dan Panglima Besar Revolusi/Panglima Tertinggi ABRI. Selain itu, Bung Karno juga tidak lagi menggunakan bendera serta panji-panji kepresidenan.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Supersemar 51 Tahun

    Sekitar setengah abad lalu, dalam beberapa hari pada Februari 1967, posisi politik Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS Soekarno semakin terjepit. Lawan politikny

  • Penyerahan Kekuasaan kepada Jenderal Soeharto

    Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI Soekarno mengumumkan, terhitung mulai 20 Februari 1967, menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 Jenderal

  • Setengah Abad Supersemar

    Jumat, 11 Maret 2016 kemarin, pas setengah abad Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) terbit. Inilah salah satu tonggak penting sejarah perubahan politik kita. Penerbitan Supersemar, yang ditandatanga

  • Seputar Dekrit 5 Juli 1959

    Tanggal 5 Juli 2015 pas 56 tahun pember- lakuan Dekrit Presiden yang diumumkan Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 di tangga Istana Merdeka. Intisari dekrit: kita kembali ke UUD 1945 dari UUD Sementa

  • Presiden Ingatkan Adanya Larangan Komunisme

    JAKARTA, KOMPAS Presiden Joko Widodo mengingatkan masih berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 yang melarang ajaran komunisme di Indonesia di antaranya dengan pembubaran Partai Komunis Indo

  • Nasib Bung Karno

    Menteri Penerangan BM Diah mengadakan konferensi pers di auditorium TVRI menjawab teka-teki nasib Bung Karno setelah pencabutan kekuasaan presiden melalui Ketetapan MPRS Nomor 33 Tahun 1967. Menurut

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas