Rubrik

dikbud > kebudayaan > Iklan Politik di TV Perlu Ketegasan dan Aturan...


PENYIARAN

Iklan Politik di TV Perlu Ketegasan dan Aturan Jelas

JAKARTA,KOMPASSejak Oktober 2016 hingga Mei 2017, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat telah melayangkan peringatan, surat edaran larangan iklan, dan sanksi teguran tertulis terhadap stasiun-stasiun televisi yang menayangkan iklan-iklan politik. Namun, hingga Juni 2017, iklan-iklan politik masih tetap berseliweran di sejumlah televisi swasta.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Sanksi KPI Tak Membuat Jera

    JAKARTA, KOMPASSepanjang 2015, Komisi Penyiaran Indonesia memberikan 377 surat sanksi kepada stasiun-stasiun televisi, yang terdiri dari 257 sanksi administratif dan 120 surat peringatan. Sebagian

  • Publik Ingin KPI Transparan

    JAKARTA, KOMPAS Publik berharap proses perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran terhadap 10 stasiun televisi swasta oleh Komisi Penyiaran Indonesia berlangsung transparan. Perpanjangan izin ini

  • Menyoal Perpanjangan Izin Penyiaran

    Setelah beroperasi 10 tahun, 10 stasiun televisi swasta harus mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, pemohon izin peny

  • Wewenang KPI Dikerdilkan

    JAKARTA, KOMPAS Draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran terbaru versi 7 Desember 2016 cenderung memberikan porsi kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah. Sebaliknya, kewenangan Komisi Penyiaran

  • Wewenang KPI Dikerdilkan

    JAKARTA, KOMPAS Draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran terbaru versi 7 Desember 2016 cenderung memberikan porsi kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah. Sebaliknya, kewenangan Komisi Penyiaran

  • Terapkan Teguran Tertulis bagi Pelanggar

    JAKARTA, KOMPAS Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, Kamis (11/8), mengatakan, teguran lisan selama masa uji coba ganjil-genap tidak menimbulkan efek jera. Mul

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas