Rubrik

dikbud > kebudayaan > KPI: Draf Versi Baleg DPRRawan Konflik...


RUU PENYIARAN

KPI: Draf Versi Baleg DPRRawan Konflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Penyiaran Indonesia Pusat turut bersuara menyikapi munculnya draf Rancangan Undang Undang Penyiaran yang disodorkan Badan Legislasi DPR. Salah satu kritik KPI adalah draf tersebut berpotensi memunculkan konflik kepentingan

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Publik Ingin KPI Transparan

    JAKARTA, KOMPAS Publik berharap proses perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran terhadap 10 stasiun televisi swasta oleh Komisi Penyiaran Indonesia berlangsung transparan. Perpanjangan izin ini

  • Langkah KPI Gelar Uji Publik Patut Diapresiasi

    JAKARTA, KOMPAS Kalangan akademisi dan lembaga masyarakat mengapresiasi langkah Komisi Penyiaran Indonesia menggalang masukan publik terkait perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran 10 stasiun tel

  • Langkan

    Konten Lokal Baru Sekadar Pelengkap SiaranPenayangan konten lokal belum dijalankan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Penyiaran. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Dewi Setyarini dalam

  • Lembaga Penyiaran Belum Berbenah

    JAKARTA, KOMPAS Survei indeks kualitas program siaran televisi pertama yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, dan sembilan perguruan tinggi di sembilan kota In

  • Digitalisasi Belum Diatur UU

    JAKARTA, KOMPASRevisi Undang-Undang Penyiaran yang berlangsung tertatih-tatih tak mampu mengimbangi cepatnya perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Karena belum ada payung hukum, sampai sekara

  • Wewenang KPI Dikerdilkan

    JAKARTA, KOMPAS Draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran terbaru versi 7 Desember 2016 cenderung memberikan porsi kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah. Sebaliknya, kewenangan Komisi Penyiaran

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas