Rubrik

ekonomi > energi > Bagi Hasil di Enam Blok Migas Dievaluasi


MINYAK DAN GAS

Bagi Hasil di Enam Blok Migas Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS — Skema bagi hasil minyak dan gas berdasarkan produksi bruto di enam blok dievaluasi. Enam blok migas yang habis masa kontraknya pada 2018 itu diserahkan pemerintah kepada PT Pertamina Hulu Energi, anak usaha PT Pertamina (Persero) untuk dikelola.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Hak Partisipasi BUMDdi Pengelolaan Blok Migas

    Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, menyatakan: ”Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu wila

  • Pertamina Diprioritaskan

    Jakarta, Kompas Pemerintah berkomitmen memprioritaskan PT Pertamina (Persero) mendapat hak kelola wilayah kerja minyak dan gas yang akan habis masa kontraknya. Prioritas itu diberikan kepada Pertamin

  • Hak Kelola Diutamakan untuk Pertamina

    JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memprioritaskan hak kelola blok minyak dan gas bumi, yang segera berakhir masa kontraknya, untuk diberikan kepada PT Pertamina (Persero). Dalam 10 tahun mendatang, ada 34

  • Percobaan ”Gross Split”

    Di hadapan banyak pemangku kepentingan sektor minyak dan gas bumi, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar bak dosen dalam ruang kelas. Lewat coretan spidol warna hitam di atas ker

  • Pertamina Tingkatkan Produksi Luar Negeri

    JAKARTA, KOMPAS PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menargetkan produksi migas 600.000 barrel setara minyak per hari. Dalam rangka meningkatkan pendapatan migas, perusahaan mempriorita

  • Skema Baru Tidak Menjamin Produksi Naik

    JAKARTA, KOMPAS Skema bagi hasil berdasarkan produksi kotor minyak dan gas bumi atau gross split tidak menjamin kenaikan produksi dan penerimaan negara. Pemberlakuan skema itu oleh pemerintah semata-

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas