Rubrik

ekonomi > energi > Kepekaan terhadap Krisis Rendah


MINYAK DAN GAS BUMI

Kepekaan terhadap Krisis Rendah

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Eksekutif Asosiasi Perminyakan Indonesia Marjolijn Majong menduga kepekaan terhadap krisis energi di Indonesia rendah. Situasi itu diperberat dengan peraturan sektor minyak dan gas bumi yang mudah diubah. Padahal, iklim investasi yang ramah terhadap investor sangat penting untuk mengantisipasi krisis energi di masa mendatang.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Krisis Energi Migas Menguat

    JAKARTA, KOMPAS Ancaman krisis energi makin menguat menyusul lambannya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tanpa penemuan cadangan baru, cadangan minyak Indonesia

  • Pengusaha Minta Aturan Pajak Direvisi

    JAKARTA, KOMPAS Asosiasi Perminyakan Indonesia mengusulkan perbaikan soal pungutan pajak sektor minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Pemerintah, dalam hal i

  • Krisis di Depan Mata

    Bisa dipastikan bahwa keterbatasan energi, pangan, dan air di masa depan bisa menjadi pemicu bentrok dan konflik antar-kelompok masyarakat. Bahkan, bukan mustahil pecah perang antarnegara akibat kela

  • Perlu Terobosan untuk Keluar dari Krisis Energi

    JAKARTA, KOMPAS Indonesia harus mampu keluar dari krisis energi, yaitu produksi minyak saat ini jauh di bawah kebutuhan. Perlu terobosan baru untuk keluar dari krisis itu, seperti reformasi birokrasi,

  • Indonesia di Ambang Krisis Energi

    JAKARTA, KOMPAS Indonesia di ambang krisis energi. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan akan habis dalam 11 tahun mendatang. Masalahnya, persoalan ini belum menjadi kesadaran bangsa Indones

  • Kilas Ekonomi

    Pengadaan Melalui Elektronik Lambat Hingga awal Maret ini, baru Rp 8,3 triliun atau 1 persen nilai pengadaan barang dan jasa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas