Rubrik

ekonomi > energi > Simalakama Subsidi


ENERGI

Simalakama Subsidi

Topik subsidi selalu menyita perhatian dalam pembahasan APBN antara DPR dan pemerintah, khususnya subsidi energi. Di Indonesia, subsidi energi terbagi dalam tiga jenis, yaitu subsidi bahan bakar minyak jenis solar, subsidi elpiji 3 kilogram, dan subsidi tarif listrik. Sayangnya, subsidi yang berniat mulia ini justru menjadi ladang penyalahgunaan pihak tak bertanggung jawab.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Subsidi Dikhawatirkan Membengkak

    JAKARTA, KOMPAS Pemotongan anggaran untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga dan program konversi bahan bakar minyak ke gas dikhawatirkan menyebabkan subsidi membengkak. DPR meminta pemotongan ang

  • Tarif Tak Naik dalam 6 Bulan

    JAKARTA, KOMPAS Setelah pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan yang mampu, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif listrik hingga 31 Desember 2017. Jaminan itu diberikan oleh pemerintah

  • Pemerintah Memperkuat Program Bantuan Sosial

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla terus berupaya mengefektifkan program-program penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah berencana memperkuat atau mengonsolidasikan sistem p

  • Jumlah Pengguna Elpiji 3 Kilogram Membengkak

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah mempertimbangkan penggunaan kartu untuk menyalurkan subsidi energi kepada keluarga miskin. Penggunaan kartu dinilai lebih efektif karena selama ini diperkirakan jutaan tabu

  • 4.500 Pelari Siap Ramaikan BRI Run

    JAKARTA, KOMPASSejumlah 4.500 pelari siap mengikuti BRI Run yang digelar pada Minggu (4/12), di Jakarta. Lomba lari yang digelar untuk memeriahkan ulang tahun BRI ke-121 ini memperebutkan total hadia

  • Pembahasan Dikebut dalam Tiga Bulan

    JAKARTA, KOMPAS Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat pembahasan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang bertujuan menambah kursi wakil ketua DPR. Substan

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas