Rubrik

ekonomi > finansial > DPR Segera Ambil Sikap


DPR Segera Ambil Sikap

Perppu Akses Informasi Keuangan Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS — Komisi XI DPR mulai membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Targetnya, Komisi XI DPR telah menentukan keputusan pada Senin pekan depan.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Pebisnis dan Perbankan Dorong Sosialisasi

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan. Peraturan ini merup

  • Dampak Penerapan Akses Informasi Terus Dimitigasi

    JAKARTA, KOMPAS Bank Indonesia mengkaji implikasi penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang mencakup

  • Akses Informasi Tidak Boleh Disalahgunakan

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu itu merupakan kebutuhan m

  • Tak Ada Tambahan Beban Pajak

    JAKARTA, KOMPAS Kebijakan keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sama sekali tidak menambah beban pajak masyarakat. Akses tersebut merupakan upaya menambah basis pajak sehingga k

  • Perppu dan Era Baru Perpajakan

    Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Bagi sebagian orang, terbitnya peraturan pemerin

  • RI-Hongkong Kerja Sama

    JAKARTA, KOMPAS Direktorat Jenderal Pajak telah menjalin kerja sama dengan otoritas pajak Hongkong. Langkah ini sebagai persiapan penerapan pertukaran informasi keuangan secara langsung untuk kepentin

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas