Rubrik

ekonomi > makro > Hindari Kredibilitas Fiskal yang Terkoyak


Analisis Ekonomi A Tony Prasetiantono

Hindari Kredibilitas Fiskal yang Terkoyak

Kembalinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke jajaran kabinet mengembuskan angin segar. Dengan berani, ia menempuh kebijakan fiskal yang tidak populer, yakni menurunkan volume belanja pada RAPBN 2017 menjadi Rp 2.070 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.310 triliun dan transfer daerah serta dana desa Rp 760 triliun. Adapun target belanja pada APBN-P 2016 Rp 2.082 triliun.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Strategi Industri Pengolahan dan Pemurnian

    Industri primer, seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan, adalah jantung dari perekonomian nasional saat ini. Peranan industri primer sangat penting jika dilihat dari kontribusinya terhadap

  • Fiskal yang Tak Afirmatif

    Tekad politik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyelesaikan kesenjangan pembangunan antarwilayah sangat kental tecermin dari komponen Nawacita yang ketiga, ”Membangun Indonesia dari pinggiran de

  • APBD 2015 Rp 69,2 Triliun

    JAKARTA, KOMPAS Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menandatangani dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2015, Jumat (10/4). Setelah ditandatangani, dokumen diserahkan kepa

  • Apakah Itu Kebijakan Fiskal?

    ADLER HAYMANS MANURUNGTimbul dalam benak penulis sejumlah pertanyaan terkait kebijakan fiskal. Apakah itu kebijakan fiskal? Siapa berwenang melakukan kebijakan fiskal? Apa saja alat kebijakan fiskal,

  • BUMN Jadi Lokomotif

    Belanja kementerian dan lembaga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 sebesar Rp 763,6 triliun. Nilai belanja itu turun dibandingkan APBN-P 2016 sebesar Rp 767,8 triliun. Dari belanja pada

  • Rp 255 Triliun Mengendap

    JAKARTA, KOMPAS Dana pembangunan senilai Rp 255 triliun mengendap di daerah. Kondisi yang terjadi setiap tahun dengan nilai yang terus menggelembung ini merampas hak masyarakat terhadap pembangunan. P

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas