Rubrik

ekonomi > makro > Alokasi Bisa Tak Sesuai Pagu


Alokasi Bisa Tak Sesuai Pagu

DAU Tergantung Penerimaan

JAKARTA, KOMPAS — Mulai tahun ini, semua pemerintah daerah harus bersiap menerima penyaluran dana alokasi umum yang tak lagi sesuai pagu awal. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah menetapkan bahwa penyaluran dana alokasi umum menyesuaikan dengan realisasi penerimaan dalam negeri.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Pengelolaan APBD Lemah

    JAKARTA, KOMPAS Banyak pemerintah daerah yang masih terlambat melaporkan pertanggungjawaban anggaran 2014 sekaligus lambat menyerap belanja 2015. Kementerian Keuangan mencatat, lemahnya kinerja keuang

  • Saldo Pemda Rp 180 Triliun

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah daerah punya modal besar untuk membangun. Per akhir Januari, total saldo simpanannya di bank mencapai Rp 180 triliun. Hal ini berkat percepatan transfer dana dari pusat ke d

  • Gaji Tidak Terpengaruh

    JAKARTA, KOMPAS Penundaan transfer dana alokasi umum untuk 169 pemerintah daerah senilai Rp 19,41 triliun dijanjikan tidak akan memengaruhi pos anggaran belanja gaji aparatur sipil negara. Semua peg

  • Gaji Guru Mestinya Lancar

    JAKARTA, KOMPAS Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi menimbulkan beberapa masalah, seperti keterlambatan gaji guru. Sesungguhnya, gaji sudah dialokasikan dalam

  • 14 Daerah Belum Terima Dana Desa Tahap I

    JAKARTA, KOMPAS Ribuan desa di 14 daerah belum menerima dana desa tahap I-2016. Jika daerah tidak segera memenuhi persyaratan administrasi, desa-desa tersebut terancam tak akan menerima dana desa tah

  • Bali Menahan Belanja dan Evaluasi Proyek

    DENPASAR, KOMPAS Menanggapi munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 mengenai Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016, Gubernur Bali Made Mangku Pastika

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas