Rubrik

ekonomi > makro > Rp 19,4 Triliun Tak Sesuai Ketentuan


ANGGARAN

Rp 19,4 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo sudah sering mengingatkan kementerian dan lembaga untuk menggunakan anggaran dengan benar. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran 2016 hingga Rp 19,4 triliun.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Penerima WTP Melalui Seleksi Ketat

    MANADO, KOMPAS Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pihaknya menyeleksi ketat institusi pemerintah kabupaten dan kota di daerah yang memperoleh predikat penilaian ba

  • Langkan

    Kemdikbud Peroleh Wajar Tanpa PengecualianKementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan anggaran. Dengan demik

  • Kesalahan Masih Berulang

    JAKARTA, KOMPAS Kesalahan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dinilai berulang di tahun 2014. Karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan kembali memberikan opini yang sama, yak

  • Opini BPK Diwarnai Korupsi

    JAKARTA, KOMPAS Opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam audit laporan keuangan lembaga pemerintah diwarnai penyuapan. Badan Pemeriksa Keuangan pun dituntut mereformasi total

  • Lubang di Keamanan Pangan Kita

    Setiap produk pangan yang masuk, beredar, dan dikonsumsi di Indonesia wajib dipastikan keamanannya oleh pemerintah. Tujuannya untuk memastikan produk itu bergizi dan bebas dari kontaminan atau bahan

  • Kenaikan APBN Belum Bermanfaat

    BATAM, KOMPAS Kenaikan APBN lebih dari 500 persen dalam satu dekade terakhir belum bermanfaat jelas pada kesejahteraan masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan mendesak pemerintah mengubah total cara pen

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas