Rubrik

ekonomi > makro > Rp 19,4 Triliun Tak Sesuai Ketentuan


ANGGARAN

Rp 19,4 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo sudah sering mengingatkan kementerian dan lembaga untuk menggunakan anggaran dengan benar. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran 2016 hingga Rp 19,4 triliun.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Momentum Perbaikan bagi Pemerintah

    JAKARTA, KOMPAS Presiden Joko Widodo meminta empat kementerian dan lembaga negara untuk segera berbenah dan memperbaiki laporan keuangan karena Badan Pemeriksa Keuangan menolak memberikan pendapat. Ha

  • Langkan

    Kemdikbud Peroleh Wajar Tanpa PengecualianKementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan anggaran. Dengan demik

  • Kesalahan Masih Berulang

    JAKARTA, KOMPAS Kesalahan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dinilai berulang di tahun 2014. Karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan kembali memberikan opini yang sama, yak

  • Opini BPK: Wajar dengan Pengecualian

    JAKARTA, KOMPAS Badan Pemeriksa Keuangan memberikan penilaian wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Serupa dengan tahun sebelumnya, sejumlah poin yang dikec

  • Dirjen Bimas Buddha Kemenag Ditahan

    JAKARTA, KOMPAS Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Agama Buddha Kementerian Agama Dasikin ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan buku tahun anggaran 2012. Ia akan menjalani

  • Kenaikan APBN Belum Bermanfaat

    BATAM, KOMPAS Kenaikan APBN lebih dari 500 persen dalam satu dekade terakhir belum bermanfaat jelas pada kesejahteraan masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan mendesak pemerintah mengubah total cara pen

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas