Rubrik

ekonomi > makro > Keberlanjutan Terhambat Tahun Politik


REFORMASI STRUKTURAL

Keberlanjutan Terhambat Tahun Politik

JAKARTA, KOMPAS — Dalam tiga tahun pertama kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah melakukan reformasi di beberapa bidang. Keberlanjutan dan perluasan bidang reformasi mutlak dibutuhkan demi Indonesia yang lebih baik. Namun, hal ini akan menghadapi tantangan pada tahun politik, yakni 2018 dan 2019.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Beberapa Bidang Tanah

    Penyanyi serba bisa, Endah Laras (38), bercerita tentang kegiatan barunya yang menyenangkan. Bulan lalu, dalam acara ulang tahun di tempat tinggal temannya, Lidwina Ariwin Andreas, di Bintaro Jaya Sek

  • Bintang Baru Sepak Bola Indonesia

    Pesta sepak bola Indonesia kembali bergelora setelah Presiden Joko Widodo turun tangan merestui digelarnya Kejuaraan Sepak Bola Torabika (Torabika Soccer Championship/TSC), yang dimulai 29 April 2016.

  • Empat Dosen UGM Dituntut 3 Tahun Penjara

    YOGYAKARTA, KOMPAS Empat dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dituntut hukuman penjara masing-masing 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan. Mereka

  • Reformasi di Tengah Keterbatasan

    JAKARTA, KOMPAS Meskipun memiliki anggaran yang terbatas, Kepolisian Negara RI tetap berkomitmen untuk membenahi personel dan kelembagaannya pada masa mendatang. Untuk meningkatkan kualitas penyidik

  • Mutlak, Independensi Pengawas Internal

    JAKARTA, KOMPAS Penguatan kelembagaan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP mutlak diperlukan karena harus diakui selama ini tidak berjalan dengan baik. Independensi lembaga ini menjadi sebuah

  • Pemerintah Kaji Ulang Inspektorat Wilayah

    JAKARTA, KOMPAS Penangkapan pejabat di daerah oleh komisi antirasuah menjadi katalisator meninjau struktur dan keberadaan inspektorat wilayah di provinsi, kota, atau kabupaten. Beberapa opsi diperti

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas