Rubrik

ekonomi > sektor riil > Pendanaan untuk Proyek Prioritas


Pendanaan untuk Proyek Prioritas

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur yang masif memerlukan dukungan dana yang besar. Proyek tahun jamak merupakan jenis proyek yang menyedot dana besar. Agar efisien, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun infrastruktur prioritas agar dana yang dianggarkan cukup.

Pembangunan  Waduk Logung masih terus berlangsung yang diperkirakan selesai akhir tahun 2017 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu (6/1). Keberadaan waduk tersebut diharapkan mampu mengairi lahan seluas 5.296 hektar di wilayah Kabupaten Kudus dan Pati.
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASAPembangunan Waduk Logung masih terus berlangsung yang diperkirakan selesai akhir tahun 2017 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu (6/1). Keberadaan waduk tersebut diharapkan mampu mengairi lahan seluas 5.296 hektar di wilayah Kabupaten Kudus dan Pati.

"Pagu yang ada sekarang, jumlahnya hampir sama dengan pagu anggaran tahun lalu, sekitar Rp 30 triliun. Yang menjadi masalah, pembiayaan proyek multiyears dari tahun lalu saja perlu anggaran sangat besar. Belum ditambah proyek tahun ini," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi, Kamis (7/1), di Jakarta.

Tahun ini, Kementerian PUPR mengelola anggaran Rp 104,08 triliun yang terdiri dari belanja modal Rp 81,24 triliun (78,05 persen), belanja barang Rp 20,48 triliun (19,68 persen), dan belanja pegawai Rp 2,36 triliun (2,27 persen).

Belanja modal Rp 81,24 triliun dibagi ke tujuh direktorat atau badan, yakni Ditjen Sumber Daya Air Rp 24,129 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 41,065 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 12,342 triliun, Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 3,491 triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp 0,003 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp 0,048 triliun, dan badan yang lain Rp 0,161 triliun.

content

Menurut Mudjiadi, proyek besar di ditjen yang dipimpinnya adalah pembangunan bendungan yang merupakan proyek tahun jamak. Tahun lalu, sebanyak 13 bendungan baru mulai dibangun. Sementara, tahun ini, 8 bendungan baru juga akan dibangun. "Tahun ini saja untuk pembiayaan proyek tahun jamak yang carry over dari tahun lalu memerlukan sekitar Rp 8 triliun. Belum lagi proyek besar tahun ini," kata Mudjiadi.

Untuk itu, kata Mudjiadi, pihaknya akan memilih infrastruktur prioritas untuk dibiayai anggaran APBN 2016 tersebut. Artinya, ada sektor infrastruktur yang diturunkan targetnya, seperti pembangunan jaringan irigasi baru dan rehabilitasi jaringan irigasi. Jika tahun 2015 jaringan irigasi baru yang dibangun seluas 100.000 hektar, untuk tahun ini diturunkan targetnya menjadi 45.000 hektar. Selain itu, jaringan irigasi yang direhabilitasi tahun ini diturunkan targetnya menjadi 200.000 hektar dari biasanya sekitar 400.000 hektar.

"Anggaran untuk proyek single years berkurang, menjadi sedikit," kata Mudjiadi. Selain membangun 8 bendungan baru sembari melanjutkan pembangunan bendungan tahun sebelumnya, tahun 2016, Ditjen SDA merencanakan membangun pengendali banjir sepanjang 273 kilometer, membangun pengaman pantai sepanjang 38 kilometer, dan membangun 378 embung.

Secara terpisah, sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, pihaknya telah melakukan efisiensi dalam menggunakan anggaran. "Pada 2015, belanja pegawai Kementerian PUPR sebesar Rp 2,54 triliun. Tahun 2016, kami anggarkan Rp 2,36 triliun. Jadi diefisienkan," kata Basuki.

    KOMENTAR

    Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
    Login untuk submit komentar.

    Kembali ke Atas