Rubrik

ekonomi > sektor riil > Ekonomi Berkeadilan


KESENJANGAN AKSES

Ekonomi Berkeadilan

Kerugian negara dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik tahun anggaran 2011-2012 diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Nilai yang tak kecil, apalagi jika dibandingkan dengan jerih payah untuk mendapatkan dana tebusan program pengampunan pajak yang kini terealisasi Rp 107 triliun, menjelang berakhirnya program itu pada 1 Maret mendatang.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Novanto Dapat 7 Persen

    JAKARTA, KOMPAS Pengadaan KTP elektronik sudah dikawal sejak 2010 atau setahun sebelum lelang proyek itu diadakan. Andi Agustinus yang mengawal proyek mengeluarkan uang tak sedikit, termasuk untuk Ke

  • Kinerja Penegak Hukum Menyidik Kasus Korupsi Menurun

    JAKARTA, KOMPAS Kinerja aparat penegak hukum dalam menyidik kasus korupsi selama semester pertama tahun 2015 dinilai menurun. Penurunan ini dipicu oleh menurunnya kuantitas dan kualitas kasus korupsi

  • Ekonomi Berkeadilan

    Kerugian negara dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik tahun anggaran 2011-2012 diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Nilai yang tak kecil, apalagi jika

  • DPR Jadi Lembaga Terkorup

    JAKARTA, KOMPAS Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lembaga paling korup di Indonesia pada 2016. Hasil survei Global Corruption Barometer ini terkonfirmasi dengan banyaknya kasus korupsi, seperti peng

  • KPK Dalami Dugaan Dana untuk Novanto

    Jakarta, Kompas Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang sebesar 7 persen dari nilai proyek KTP elektronik ke Ketua DPR Setya Novanto. Mantan Direktur PT Java Trade Utama, Joha

  • Said Diperiksa 3 Jam

    PALU, KOMPAS Anggota DPR daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Muhidin M Said, Selasa (12/5), diperiksa Kejaksaan Tinggi Sulteng sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Sulteng Aminuddin Ponulele. Said

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas