Rubrik

ekonomi > sektor riil > Ada Ribuan Izin Bermasalah


PERTAMBANGAN

Ada Ribuan Izin Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan 2.614 izin usaha pertambangan yang bermasalah atau belum berstatus bersih tanpa masalah. Izin bermasalah itu terdiri dari izin yang sudah habis masa berlakunya dan izin yang masih aktif.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Pencabutan IUP Bermasalah Didukung

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah berencana mencabut izin usaha pertambangan yang tidak berstatus bersih tanpa masalah, mulai tahun depan. Rencana pemerintah itu didukung sejumlah pihak. Namun, pemerintah d

  • Izin Pertambangan Dicabut

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah mulai menertibkan izin usaha pertambangan dengan mencabut sekitar 500 izin yang belum berstatus clear and clean. Dari 10.388 izin usaha pertambangan di Indonesia, tercatat

  • Menertibkan Pengemplang

    Dua tahun masa kerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Di sektor energi dan sumber daya mineral masih ada pekerjaan rumah. Di sektor pertambangan, misalnya, dari 10.041 izin usaha pertambangan, 3.

  • Ekspor Dibuka, Penataan Izin Terganggu

    JAKARTA, KOMPAS Penataan izin usaha pertambangan yang tengah berlangsung berpotensi terganggu dengan diizinkannya ekspor mineral mentah. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan permintaan p

  • Jangan Gegabah Perpanjang Izin

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah daerah diharapkan tidak gegabah memperpanjang izin usaha pertambangan yang sudah habis masa berlakunya. Kelalaian dalam perpajakan pemegang izin tambang sebaiknya menjadi pe

  • Penertiban Izin Kembali Molor

    JAKARTA, KOMPAS Penertiban izin usaha pertambangan yang belum berstatus bersih tanpa masalah kembali molor. Penyebabnya adalah ada sejumlah daerah selaku penerbit izin yang tidak melaporkan status te

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas