Rubrik

internasional > eropa > Gagal Hadang Proteksionisme


Gagal Hadang Proteksionisme

Tak Ada Dukungan G-20 pada Perdagangan Bebas adalah Kemunduran

BADEN-BADEN, MingguKegagalan para menteri keuangan negara anggota G-20 mempertahankan tekad menentang proteksionisme dan mendukung perdagangan bebas dinilai sebagai kemunduran. Dua poin itu dihapus dari komunike karena tidak ada keberatan dari Amerika Serikat.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Karena Tidak Tertib

    Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Irjen Pudji Hartanto mengaku miris melihat kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang angkanya mencapai tiga-empat orang setiap jam. Lebih miris lagi

  • Pemimpin Zona Euro Bicarakan Proposal Kompromi

    BRUSSELS, SENIN Para pemimpin zona euro yang sedang dalam pertemuan puncak darurat di Brussels, Belgia, bertemu lagi dalam sebuah sesi lengkap, Senin (13/7) pagi, untuk membicarakan sebuah proposal p

  • Selangkah Lagi Mourinho Tukangi MU

    LONDON, KOMPAS Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, selangkah lagi akan mengakhiri masa penganggurannya dengan melatih Manchester United. Berita itu kian mencuat setelah Louis van Gaal dipecat dari

  • Mengenang Cak Nur

    Sabtu (27/8) ini, Omi Komaria Madjid selaku Ketua Pembina Nurcholish Madjid Society menyelenggarakan haul ke-11 atas wafatnya Nurcholish Madjid alias Cak Nur pada 29 Agustus 2005. Peringatan tahunan

  • ”Bukan Kami yang Menikmati Harga”

    ”Kami memang untung. Namun, keuntungannya tetap, tidak mengikuti tinggi rendah harga di pasar. Yang menentukan harga perusahaan,” kata Samianto (50), peternak di Desa Srumbung, Kecamatan Gandusari,

  • Rezim Izin Pemeriksaan

    Perdebatan izin pemeriksaan bagi pejabat negara kembali mengemuka pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU/XII/2014. Putusan tersebut mengharuskan adanya izin tertulis dari Presiden untuk memeri

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas