Rubrik

iptek > lingkungan > Tak Direspons, FWI Jajaki Langkah Pidana


KETERBUKAAN INFORMASI

Tak Direspons, FWI Jajaki Langkah Pidana

JAKARTA, KOMPAS — Forest Watch Indonesia menjajaki langkah pemidanaan atas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait dengan keterbukaan informasi data hak guna usaha. Pilihan ini akan diambil apabila dalam waktu dekat pemerintah tidak membuka data hak guna usaha yang telah dinyatakan sebagai data publik oleh Mahkamah Agung.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Mahkamah Agung Buka Data Hak Guna Usaha

    Jakarta, Kompas Mahkamah Agung menolak kasasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait hak guna usaha. Dengan putusan ini, pemerintah wajib membuka informasi hak guna usah

  • KIP: Informasi Hak Guna Usaha Terbuka

    SENGKETA INFORMASI PUBLIKJAKARTA, KOMPAS Komisi Informasi Pusat memutuskan, dokumen hak guna usaha atau HGU perkebunan di Kalimantan terbuka untuk publik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Bad

  • PBB Dihapus untuk Perangi Spekulan

    JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tengah menggodok aturan untuk menghapus Pajak Bumi dan Bangunan serta menetapkan zonasi kisaran harga tanah. Langk

  • Penimbunan di Tepi Danau Singkarak Segera Dibahas

    SOLOK, KOMPAS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait segera membahas proyek penimbunan kawasan tepi Danau Singkarak di Jorong Kaluku, Kabupaten Solok. Hal itu karena belum ada kejela

  • Kilas Politik & Hukum

    DPR Bentuk Panja Penyelesaian Sengketa Tanah Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sepakat membentuk panitia kerja (panja) pe

  • ”Quo Vadis” Integrasi Agraria dan Tata Ruang

    Integrasi urusan agraria-pertanahan dengan penataan ruang dalam satu kementerian bukanlah ahistoris, melainkan telah mendasarkan pada amanat konstitusi dan relevan dengan kebijakan politik pemerintaha

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas