Rubrik

iptek > sains > Pengembangan Kawasan Iptek Lamban


PUSAT UNGGULAN

Pengembangan Kawasan Iptek Lamban

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau science techno park yang dicanangkan sejak 2015 sulit terwujud dalam lima tahun sesuai rencana. Sebab, pembangunan kawasan itu memakai pendekatan searah dari dari atas ke bawah.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Kawasan Khususuntuk Tarik Investasi

    Jakarta, Kompas Pemerintah segera merealisasikan pembangunan kawasan pariwisata khusus baru di sejumlah daerah. Pengembangan tersebut dilakukan untuk mendongkrak kunjungan wisata dan investasi dalam

  • Indramayu Siap Jadi Penyangga ”Aerocity”

    INDRAMAYU, KOMPAS Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mencanangkan empat kecamatan menjadi kawasan penyangga aerocity Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Kabupaten Majalengka, sep

  • Lampung Siap Bangun 9 Kawasan Industri

    BANDAR LAMPUNG, KOMPAS Untuk mendorong investasi, Pemerintah Provinsi Lampung siap membangun sembilan kawasan industri yang tersebar di tujuh kabupaten. Pembangunan kawasan industri itu dilakukan s

  • Menyoal Legitimasi Reklamasi

    Keguncangan seputar reklamasi Teluk Jakarta kembali menyeruak ke ranah publik. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman, seperti diwartakan harian ini, akan melanjutkan reklamasi Teluk Jakar

  • Batulicin dan Jorong Dorong Kalsel

    JAKARTA, KOMPAS Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembangunan kawasan industri Batulicin dan Jorong di Provinsi Kalimantan Selatan segera diselesaikan. Selain mempercepat pemerataan, keberadaan d

  • Mempercepat Desa Adat

    Penetapan desa adat sudah di depan mata. Indikasinya, tuntutan masyarakat adat (Kompas, 20/3/2017) seiring target pemerintah mereformasi hutan adat. Berbagai peraturan perundangan pendukung juga sele

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas