Rubrik

nusantara > Konflik Lahan akibat Ketidakjelasan Penetapan...


Konflik Lahan akibat Ketidakjelasan Penetapan Kawasan Hutan

PANGURURAN, KOMPAS — Pemerintah daerah menilai, konflik lahan adat antara masyarakat lokal dan pemilik modal di kawasan Danau Toba terjadi akibat belum jelas atau tuntasnya penetapan kawasan hutan di Sumatera Utara. Sementara itu, aktivis peduli lingkungan menilai, pemerintah daerah dan pusat cenderung melindungi kepentingan pemilik modal.

Petani menggarap sawah di perladangan di kawasan Danau Toba, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (17/4). Sejumlah aktivis yang peduli dengan kelestarian Toba menyatakan, perhatian pemerintah pusat dan daerah lemah   mengenai keberadaan masyarakat lokal sebagai pemilik hutan ataupun lahan adat di kawasan Toba.
Kompas/Adrian FajriansyahPetani menggarap sawah di perladangan di kawasan Danau Toba, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (17/4). Sejumlah aktivis yang peduli dengan kelestarian Toba menyatakan, perhatian pemerintah pusat dan daerah lemah mengenai keberadaan masyarakat lokal sebagai pemilik hutan ataupun lahan adat di kawasan Toba.

Bupati Samosir Mangindar Simbolon di Pangururan, Samosir, Sumatera Utara, Sabtu (18/4), mengatakan, selama ini penetapan kawasan hutan belum jelas atau tuntas di kawasan Danau Toba, termasuk di kawasan Samosir. Pemerintah pusat melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2005 dan revisi SK Menhut No 579/2014 telah merencanakan penetapan kawasan hutan di Sumatera Utara.

"Akan tetapi, pengukuhan atau pengukuran batas wilayah hutannya belum dilakukan hingga saat ini," ujarnya.

Di sisi lain, Mangindar melanjutkan, belum ada satu peta bersama (one map solution) di Indonesia. Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pusat melalui sejumlah kementerian mengenai penetapan batas wilayah menjadi berbeda-beda.

Kondisi itu menjadi salah satu faktor utama terjadi konflik lahan adat antara masyarakat lokal dan pemilik modal yang masuk ke kawasan adat setempat.

"Contohnya, ada masyarakat adat yang merasa memiliki tanah adat, tetapi ternyata tidak diakui negara karena tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hal itu menjadi celah masuknya pemilik modal," ucapnya.

Selain itu, Mangindar menuturkan, banyak pula kepala daerah dan kepala dinas kehutanan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kehutanan. Hal ini membuat mereka tidak bisa menjelaskan persoalan itu kepada masyarakat. Sementara itu, aktivis ataupun masyarakat cenderung mudah tersulut emosi atau terprovokasi untuk melakukan aksi demonstrasi.

Untuk itu, Mangindar menyampaikan, pemerintah pusat harus menuntaskan pengukuhan batas wilayah hutan di Indonesia. Pemerintah pusat pun harus membuat satu peta bersama walaupun butuh biaya besar untuk membuatnya. "Hal ini mendesak guna mengantisipasi ataupun meminimalisasi konflik lahan di Indonesia, terutama di kawasan Toba," katanya.

Konflik

Adapun konflik lahan adat antara masyarakat lokal dan pemilik modal terjadi di kawasan Toba dalam sepuluh tahun ini.

Merujuk data Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) sejak 2003 hingga 16 April 2015, muncul laporan konflik lahan adat antara 18 komunitas adat dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang beroperasi di kawasan Toba. Setidaknya, konflik itu melibatkan 3.777 keluarga atau 17.722 jiwa pada lahan seluas 26.560,398 hektar di Samosir, Toba Samosir, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan.

Hamparan sawah  di kawasan Danau Toba, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (17/4).
Kompas/Adrian FajriansyahHamparan sawah di kawasan Danau Toba, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (17/4).

Sekretaris Pelaksana KSPPM Suryati Simanjuntak mengutarakan, selama ini sikap ataupun pengakuan pemerintah daerah dan pusat terhadap kehadiran masyarakat lokal ataupun adat sebagai pemilik tanah adat lemah. Pemerintah dinilai lebih pro kepada pemilik modal.

Terbukti pemerintah mengeluarkan izin usaha untuk para pemilik modal di kawasan Toba, yang juga termasuk lahan adat masyarakat di dalamnya. Setidaknya, pemerintah pusat melalui SK Menhut No 493/1992 mengeluarkan izin konsesi lahan seluas lebih kurang 269.000 hektar yang menjadi bagian lahan adat kepada pemilik modal, yakni PT TPL.

Kemudian pemerintah melalui SK Menhut No 58/2011 mengeluarkan revisi izin itu menjadi seluas lebih kurang 188.000 hektar yang tetap menjadi bagian lahan adat kepada PT TPL. "Hal ini sangat memprihatinkan sebab masyarakat lokal telah memiliki lahan adat warisan nenek moyangnya jauh sebelum Indonesia merdeka," tuturnya.

Sebabkan kerugian

Ketua Perjuangan Masyarakat Adat Lumban Sitorus, Sammas Sitorus (33), menyampaikan, perampasan lahan adat yang biasa digunakan sebagai perladangan dan penggembalaan ternak itu pun menyebabkan sumber mata pencarian masyarakat berkurang.

Setidaknya, merujuk data investigasi KSPPM di Desa Pandumaan dan Sipituhuta di Kecamatan Pollung di Humbang Hasundutan, sebelum ada PT TPL, petani kemenyan bisa menghasilkan panen 400 kilogram per hektar periode panen raya pada Oktober-Desember dan menghasilkan 3 ons per batang per bulan dalam kurun waktu Januari-September.

Setelah ada PT TPL, hasil panen petani itu berkurang hingga 50 persen. "Hal itu turut dipicu menyempitnya lahan dan terjadi degradasi lingkungan yang menyebabkan sumber air bersih untuk tanaman ataupun minum manusia berkurang serta timbul bencana alam, seperti banjir bandang yang sering merusak lahan pertanian ataupun perkebunan," ujar Sammas.

Di sisi lain, Sammas melanjutkan, kearifan lokal masyarakat setempat juga kian terancam. Masyarakat lokal tidak bisa lagi memanfaatkan alam yang tersedia untuk mencari tanaman obat. Bahkan, identitas masyarakat Toba yang ditentukan tanah asal akan lenyap karena tanah asal semakin berkurang ataupun hilang. "Kami minta lahan adat kami dikembalikan," ucapnya.

Kepala Hubungan Masyarakat PT TPL Tagor Manik mengutarakan, paling tidak pihaknya telah memberikan ganti rugi tanah itu kepada perwakilan masyarakat Lumban Sitorus yang diketahui kepala desa setempat saat itu pada 19 Maret 1985.

Atas dasar itu, pihaknya telah mendapatkan hak guna tanah tersebut atas nama PT Inti Indorayon sebelum berganti nama menjadi PT TPL. "Kami sudah menjelaskan kepada masyarakat setempat mengenai hal itu ketika rapat dengar pendapat di DPRD Toba Samosir," katanya.

    Baca Juga

    • Konflik Lahan Adat Meningkat

      PARAPAT, KOMPAS Perhatian pemerintah pusat dan daerah mengenai keberadaan masyarakat lokal sebagai pemilik hutan atau lahan adat sangat lemah di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Pemerintah cenderu

    • Libatkan Masyarakat Kelola Kawasan Toba

      Medan, Kompas Para pegiat lingkungan di sekeliling Danau Toba meminta pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk membangun kawasan Danau Toba. Konsep pembangunan yang saat ini terjadi dinilai ma

    • Tinjau Ulang Usaha di Kawasan Toba

      SIMALUNGUN, KOMPAS Sebanyak tujuh pemerintah kabupaten di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, diminta meninjau ulang semua perizinan investasi perusahaan yang berpotensi mencemari kawasan danau vulkan

    • Toba untuk Sejahterakan Warga

      PANGURURAN, KOMPAS Pengembangan pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara, adalah untuk menyejahterakan warga di kawasan itu dan investor yang datang. Pengembangan Danau Toba juga untuk mengatasi kemis

    • Libatkan Masyarakat

      MEDAN, KOMPAS Akses menuju kawasan Danau Toba semakin baik sejak penerbangan langsung dibuka dari Jakarta ke Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Hal ini akan menambah kunjungan wisatawan. Sa

    • Titik Nol Danau Toba

      Di balik keindahan dan cerita dahsyat terbentuknya Danau Toba, ada sisi menyayat yang terjadi dalam 20 tahun terakhir. Toba adalah kawasan wisata yang menjadi saksi runtuhnya industri pariwisata akiba

    KOMENTAR

    Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
    Login untuk submit komentar.

    Kembali ke Atas