Rubrik

nusantara > Kepastian Rute Jalan dan Rel Dinanti


BANDARA KULON PROGO

Kepastian Rute Jalan dan Rel Dinanti

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah pusat segera memutuskan rute jalan dan jalur rel kereta api menuju Bandara Internasional Kulon Progo. Keputusan dari pemerintah pusat dinilai penting untuk mempercepat pembebasan lahan.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Saat Pemerintah Pusat Ajak Daerah

    Tingginya belanja pegawai menjadi masalah serius birokrasi Indonesia. Sebanyak 294 dari 505 kabupaten/kota di Indonesia menggunakan 50-75 persen anggarannya untuk belanja pegawai. Bahkan, kata Me

  • Dana Jadi Tantangan

    JAKARTA, KOMPAS Realisasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi saat ini masih kurang dari 50 persen dari target membangun 1 juta hektar dan merehabilitasi 3 juta hektar hingga 2019. Sejauh i

  • E-budgeting Mesti Berlanjut

    JAKARTA, KOMPAS Sistem e-budgeting yang diterapkan dalam APBD DKI Jakarta mesti diteruskan. Langkah ini penting untuk mencegah kebocoran dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterlibatan masyarakat j

  • Alih Kelola Tidak Berarti Ada Sekat

    JAKARTA, KOMPAS Alih kelola pendidikan jenjang sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan dari pemerintah kota/kabupaten ke provinsi hendaknya tidak menutup ruang partisipasi antarlini pemerinta

  • Pemprov Bali: Tunggu Keputusan Pusat

    DENPASAR, KOMPAS Pemerintah Provinsi Bali menunggu keputusan pemerintah terkait penolakan masyarakat Bali atas rencana reklamasi atau revitalisasi Teluk Benoa. Alasannya, masalah ini bukan lagi kewen

  • Aturan Tetap Disederhanakan

    SEMARANG, KOMPAS Pemerintah tetap akan meneruskan rencana menyederhanakan aturan agar tidak menghambat investasi. Hal ini dilakukan meskipun Mahkamah Konstitusi mencabut hak gubernur dan Menteri Dal

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas