Rubrik

nusantara > Kepastian Rute Jalan dan Rel Dinanti


BANDARA KULON PROGO

Kepastian Rute Jalan dan Rel Dinanti

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah pusat segera memutuskan rute jalan dan jalur rel kereta api menuju Bandara Internasional Kulon Progo. Keputusan dari pemerintah pusat dinilai penting untuk mempercepat pembebasan lahan.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Saat Pemerintah Pusat Ajak Daerah

    Tingginya belanja pegawai menjadi masalah serius birokrasi Indonesia. Sebanyak 294 dari 505 kabupaten/kota di Indonesia menggunakan 50-75 persen anggarannya untuk belanja pegawai. Bahkan, kata Me

  • Alih Kelola Tidak Berarti Ada Sekat

    JAKARTA, KOMPAS Alih kelola pendidikan jenjang sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan dari pemerintah kota/kabupaten ke provinsi hendaknya tidak menutup ruang partisipasi antarlini pemerinta

  • Aturan Tetap Disederhanakan

    SEMARANG, KOMPAS Pemerintah tetap akan meneruskan rencana menyederhanakan aturan agar tidak menghambat investasi. Hal ini dilakukan meskipun Mahkamah Konstitusi mencabut hak gubernur dan Menteri Dal

  • Dana Pemerintah Pusat Baru 10 Persen

    Bandung, Kompas Pemerintah pusat baru mengucurkan dana 10 persen bagi persiapan acara Peringatan Ke-60 Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung, Jawa Barat. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan, sisa

  • Jembatan Timbang Diambil Alih Pusat

    MEDAN, KOMPASPemerintah pusat akan mengambil alih pengelolaan jembatan timbang dari pemerintah provinsi pada Januari 2017. Hal itu dilakukan agar fasilitas, sarana, dan prasarana jembatan timbang bisa

  • Pemerintah Pusat Jadi Pengendali Batam

    Batam, Kompas Untuk bisa bersaing dengan Singapura dan Johor Bahru di Malaysia, pengelolaan Batam, Kepulauan Riau, harus oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak punya kewenangan dan kemampuan u

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas