Rubrik

nusantara > Izin Tambang Disorot


Izin Tambang Disorot

Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Tumpuan Harapan

BANJARBARU, KOMPAS — Masalah pengelolaan sumber daya alam dan perizinan tambang di Kalimantan Selatan menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tata kelola harus dibenahi pemerintah daerah. Jika tidak kunjung selesai, KPK telah menyiapkan langkah penindakan. Masalah serupa terjadi di Kalimantan Timur.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Negara dan Sumber Daya Alam

    Sangatlah tepat di dalam Nawacita disebut ada persoalan negara tidak hadir. Ketidakhadiran negara itu dapat disebabkan berbagai hal. Salah satunya berupa privatisasi peran intervensi negara dalam peng

  • Kerentanan Korupsi Sumber Daya Alam Tinggi

    JAKARTA, KOMPAS Masih belum maksimalnya perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia membuat kerentanan korupsi di sektor ini masih sangat tinggi. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini akan m

  • KPK Siap Bantu Pembenahan Tata Kelola di MK

    JAKARTA, KOMPAS Komisi Pemberantasan Korupsi berharap temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditindaklanjuti terkait pemberhentian hakim konstitusi nonaktif Patrialis Akbar, tetap

  • Rencana Aksi untuk Kesejahteraan Rakyat

    JAKARTA, KOMPAS Selain berupaya menutup celah korupsi, rencana aksi pembenahan tata kelola hutan juga diharapkan bisa memastikan pengelolaan sumber daya hutan bagi kesejahteraan rakyat.Komisi Pembe

  • Sektor Keungan Belum Optimal Dimanfaatkan

    JAKARTA, KOMPAS Advokasi isu lingkungan belum banyak memanfaatkan peluang Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan. Padahal, sektor keuangan itu strategis memengaruhi perbaikan tata

  • Izin Tambang Diduga Dijual

    JAKARTA, KOMPAS Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi perizinan tambang nikel sekitar 3.000 hektar di Kabupaten Buton dan Bomban

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas