Rubrik

opini > artikel > Profesor dan PT


Profesor dan PT

Dunia perguruan tinggi kita heboh lagi. Untuk kesekian kalinya, kinerja para profesor menjadi perbincangan. Yang memicunya kali ini adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 yang "mengancam" pemberhentian tunjangan kehormatan bagi para profesor yang tidak produktif.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Dari Permen ke Perpres

    Kontroversi kebijakan publik muncul dari dalam tubuh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Aturan yang diterbitkan kemudian dikoreksi. Kasus terakhir adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

  • Peraturan Menteri soal Arena Disiapkan

    JAKARTA, KOMPAS Telah terbitnya keputusan presiden mengenai penyelenggaraan Asian Games 2018 membuat berbagai persiapan pesta olahraga Asia itu bisa langsung dikebut. Saat ini Kementerian Pemuda dan

  • Profesor dan PT

    Dunia perguruan tinggi kita heboh lagi. Untuk kesekian kalinya, kinerja para profesor menjadi perbincangan. Yang memicunya kali ini adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No

  • Tata Kelola Pemerintahan

    Pemerintah mendengarkan kritik publik berkaitan dengan penetapan batas minimal saldo rekening yang harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan menteri keuangan yang menetapkan batas min

  • Freeport Tunggu Kajian Internal

    DEPOK, KOMPASPT Freeport Indonesia masih menunggu kajian internal terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 beserta aturan turunannya. Kajian tersebut terkait dengan penyesuaian yang

  • Pebisnis dan Perbankan Dorong Sosialisasi

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan. Peraturan ini merup

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas