Rubrik

opini > artikel > Setengah Hati Pengadilan Tipikor


Setengah Hati Pengadilan Tipikor

Pengadilan tipikor kembali menunjukkan ketidakberpihakan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Beberapa tahun terakhir, pengadilan tipikor cenderung menjatuhkan hukuman ringan bagi pelaku korupsi. Kini, vonis ringan bagi koruptor kembali terulang.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Hilangnya Karakter

    Tertangkapnya sejumlah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dugaan suap membuat optimisme kita pada pemberantasan korupsi kian anjlok. Indonesia Corruption Watch pun menuding seleksi hakim Pe

  • Vonis Pengadilan Tipikor

    Adanya kecenderungan pengadilan tindak pidana korupsi menghukum terdakwa korupsi dengan hukuman seringan-ringannya, dan—tentu saja—terus jadi sorotan.  Dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa kasus ko

  • Sidang Molor dan Beratnya Beban Hakim

    Suryadharma Ali frustrasi. Mantan Menteri Agama yang menjadi terdakwa korupsi pengelolaan ibadah haji itu merasa jadwal sidangnya tidak pernah tepat waktu sehingga harus menunggu berjam-jam lamanya se

  • Dikabulkan Bukan Berarti Tak Korupsi

    Tersangka korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikabulkan permohonan praperadilannya tidak berarti bahwa dia tidak melakukan korupsi sebagaimana disangkakan kepadanya. Praperadilan bukanlah si

  • Demi Kewibawaan Pengadilan Tipikor

    Tidak seperti biasanya. Awak media dan pengunjung sidang tindak pidana korupsi kali ini duduk rapi di bangku panjang yang tersedia di dalam ruang sidang. Tidak lesehan di lantai atau berdiri berdesaka

  • Irman Diadili Pekan Depan

    JAKARTA, KOMPAS Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 8 November. Penetapan jadwal sidang dilakukan setelah Komisi Pemberan

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas