Rubrik

opini > artikel > Freeport dan Posisi Hukum RI


Freeport dan Posisi Hukum RI

Negosiasi dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan penyesuaian kontrak karya Freeport tahun 1991 dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) tahun 2009 memasuki babak baru.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Menyikapi Perselisihan Freeport

    Penyelesaian kesepakatan izin pertambangan antara Pemerintah RI dan PT Freeport Indonesia jadi perhatian karena menentukan arah ke depan. Kita mengikuti perkembangan soal izin pertambangan tersebut

  • Freeport dan Masa Depan Investasi

    Permasalahan krusial yang menghadang perekonomian Indonesia saat ini bukan sekadar pelambatan pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang paling mengkhawatirkan adalah potensi penciptaan lapangan kerja yang

  • Komunikasi Pemerintah

    Setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla ditandai dengan kegaduhan yang diproduksi dari dalam tubuh pemerintah sendiri. Di negara demokrasi, selalu terbuka ruang untuk berbeda pendapa

  • Kontrak Karya Freeport

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat memberi keterangan di depan Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan bahwa siapa pun pemerintahnya akan menghadapi dilema terkait kontrak karya

  • Luhut Siap Beri Keterangan Terbuka

    Jakarta, Kompas Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan terganggu dengan pemberitaan terkait kontrak karya PT Freeport Indonesia yang berujung pada dugaa

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas