Rubrik

opini > artikel > Pembubaran Partai


Pembubaran Partai

Proyek pengadaan dan penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan—yang dikenal dengan KTP elektronik (KTP-el)—menjadi bancakan. Surat dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut puluhan nama anggota DPR sebagai penikmat duit korupsi proyek.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Elite dan Pejabat Penting Masuk Radar KPK

    JAKARTA, KOMPAS Komisi Pemberantasan Korupsi akan menelusuri semua informasi yang masuk terkait kasus dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik pada 2011-2

  • Masyarakat Sipil dan Pemberantasan Korupsi

    Polemik revisi Rancangan Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk sementara berhenti setelah pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasannya. Penundaan tak berarti dicabut. Sewaktu-waktu bis

  • Ada Indikasi Keterlibatan Pihak Pengadilan Militer

    Jakarta, Kompas Komisi Pemberantasan Korupsi menengarai adanya keterlibatan beberapa pihak di dalam domain peradilan militer terkait suap pengadaan pengawasan satelit senilai Rp 43,6 miliar di Bada

  • Penyelesaian Melalui Mekanisme Hukum

    JAKARTA, KOMPAS Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, penyelesaian perkara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan harus tetap melalui prosedur hukum. Ada sejumlah opsi yang mungkin dilakuk

  • Perlambatan Pemberantasan Korupsi

    Transparency International kembali merilis Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) 2016. Hasilnya, Indonesia memperoleh skor 37 dan menempati peringkat ke-90 dari 176 negara yang dinilai

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas