Rubrik

opini > artikel > ASN di Negara Kesatuan


ASN di Negara Kesatuan

Istilah aparatur sipil negara atau ASN mulai kita kenal sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diundangkan. Sebelumnya, dari sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri tahun 1945, yang kita kenal adalah Undang-Undang Pokok Kepegawaian.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Seribu Lilin untuk Menjaga Persatuan Indonesia

    JAKARTA, KOMPAS Aksi solidaritas yang dipicu oleh vonis dua tahun penjara untuk Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama, Jumat (12/5), terus berlangsung di sejumlah daerah. Namun, aks

  • Bela Negara untuk Warga Pro Pancasila

    SERANG, KOMPAS Latihan bela negara dilakukan untuk warga negara Indonesia yang pro Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan kemajemukan.

  • Negara Kebudayaan

    Seniman Sutanto Mendut (63) punya kepanjangan dan pemaknaan tersendiri tentang NKRI. Tidak seperti kebanyakan orang yang mengurainya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut dia, NKRI bisa

  • Fokus Masa Depan Bangsa

    JAKARTA, KOMPAS Semangat kebangkitan nasional sejak 109 tahun lalu harus terus dipupuk dan digelorakan untuk memperkuat optimisme bangsa Indonesia menghadapi segala tantangan. Korupsi, kesenjangan kes

  • Pemerintah Luncurkan Pekan Pancasila

    JAKARTA, KOMPAS Untuk memeriahkan hari lahir Pancasila tahun 2017 yang bertema ”Saya Indonesia, Saya Pancasila”, pemerintah meluncurkan Pekan Pancasila yang akan berlangsung sejak Senin (29/5) hingga

  • Menegakkan Konstitusi, Konsolidasi Demokrasi

    Berbagai aksi belakangan ini yang nyata-nyata berusaha mengganti Pancasila, mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hendak mengganti kedaulatan rakyat, sungguh sudah kebablasan. Indoktrinasi ajar

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas