Rubrik

opini > artikel > Siasat DPR terhadap KPK


Siasat DPR terhadap KPK

Miris rasanya membaca berita utama Kompas, Sabtu (10/6), "KPK Dihabisi". Betapa tidak! Panitia Angket KPK berdalih tidak bermaksud melemahkan atau membubarkan KPK, tetapi memunculkan perubahan posisi sejumlah fraksi (kecuali Demokrat, PKS, dan PKB) terkait hak angket. Jelas ini menimbulkan keraguan atas pernyataan itu.  

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Presiden Minta KPK Tak Dilemahkan

    JAKARTA, KOMPAS Presiden Joko Widodo meminta semua pihak, termasuk Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk tidak melemahkan KPK. Lembaga antirasuah itu harus tetap kuat karena pemberantasa

  • KPK Tak Perlu Gentar

    JAKARTA, KOMPAS Rencana Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif atas pengelolaan anggaran di KPK dinilai mengada

  • Siasat DPR terhadap KPK

    Miris rasanya membaca berita utama Kompas, Sabtu (10/6), ”KPK Dihabisi”. Betapa tidak! Panitia Angket KPK berdalih tidak bermaksud melemahkan atau membubarkan KPK, tetapi memunculkan perubahan pos

  • Ajang Pertaruhan Kehormatan DPR

    Hampir dua bulan sejak pemerintah menyetorkan nama delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Perwakilan Rakyat, uji kelayakan dan kepatutan belum juga digelar. Penundaan itu menyeba

  • Butuh Solusi Politik dan Ekonomi secara Komprehensif

    Tahun 2016 merupakan tahun kemunduran kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah atau NIIS di wilayah Irak dan Suriah. Ada dua operasi militer besar terhadap NIIS pada 2016. Pertama, operasi militer ”Pe

  • Publik Menolak Revisi UU KPK

    JAKARTA,KOMPAS Mayoritas publik menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika dipaksakan, revisi justru berpotensi memperburuk kepercayaan publik kepada DPR dan partai politik ser

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas