Rubrik

opini > kolom > Memeratakan Subsidi Listrik


Duduk Perkara

Memeratakan Subsidi Listrik

Mulai 1 Januari 2017, pemerintah mencabut subsidi listrik golongan 900 volt ampere (VA) bagi pelanggan rumah tangga yang tidak termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu. Pemerintah beranggapan selama ini masyarakat mampu banyak yang sudah dimanjakan oleh subsidi listrik. Padahal, alokasi subsidi bisa dialihkan untuk infrastruktur kelistrikan.

Sejumlah  elemen masyarakat di Surabaya bergabung dalam unjuk rasa menolak kenaikan tarif dasar listrik, yang dilakukan estafet dari depan Gedung RRI, depan Gedung Grahadi, dan berakhir di Gedung DPRD Kota Surabaya, 2 Februari 2006.
KOMPAS/IWAN SETIYAWANSejumlah elemen masyarakat di Surabaya bergabung dalam unjuk rasa menolak kenaikan tarif dasar listrik, yang dilakukan estafet dari depan Gedung RRI, depan Gedung Grahadi, dan berakhir di Gedung DPRD Kota Surabaya, 2 Februari 2006.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero), sepanjang 2017 ini terjadi kenaikan tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga golongan 900 VA secara bertahap. Kenaikan terjadi tiga kali setiap dua bulan, yaitu 1 Januari, 1 Maret, dan 1 Mei hingga akhirnya pada 1 Juli 2017 berlaku tarif keekonomian.

Tarif keekonomian mengacu pada tiga faktor yang memengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan inflasi. Tarif penyesuaian berdasarkan ketiga faktor ini akan dievaluasi setiap bulan. Tarif bisa naik, bisa juga turun.

Kebijakan kenaikan tarif listrik secara bertahap ini sudah disetujui DPR dan ditandatangani oleh Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan pada 13 Oktober 2016. Sejalan dengan kenaikan tarif listrik tersebut, alokasi subsidi listrik dalam APBN 2017 pun dikurangi menjadi Rp 44,98 triliun. Jumlah ini turun Rp 5,68 triliun (11,2 persen) dibandingkan dengan APBN-P 2016 yang besarnya Rp 50,66 triliun.

Subsidi listrik dialokasikan karena harga jual tenaga listrik lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada golongan tarif tertentu. Pemerintah harus membayar selisih harga jual dan harga pokok penyediaan tersebut kepada PT PLN (Persero) dalam bentuk subsidi. Alokasi subsidi untuk golongan pelanggan dengan daya rendah (450 VA) tentu berbeda dengan subsidi untuk golongan pelanggan dengan daya yang lebih tinggi.

Pencabutan subsidi listrik dan penyesuaian tarif hanya dikenakan pada pelanggan rumah tangga golongan 900 VA yang tidak layak disubsidi. Jumlah pelanggan yang subsidinya dicabut didasarkan pada data yang disajikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007, subsidi listrik dikatakan tepat sasaran jika diberikan kepada mereka yang tidak mampu, yakni mereka yang termasuk kategori miskin dan rentan miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp 700.000 (BPS, data Susenas 2014).

content

Data Susenas 2014 menunjukkan, ada sekitar 7 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 VA merupakan kelompok rumah tangga yang telah mampu karena termasuk dalam kelompok pengeluaran per kapita di atas Rp 1,7 juta per bulan. Jika subsidi energi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, penyaluran subsidi listrik selama ini belum tepat sasaran.

Sementara itu, berdasarkan Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tersebut, pelanggan golongan 450 VA tetap menerima subsidi. Adapun pelanggan rumah tangga golongan 1.300 VA ke atas sudah terlebih dahulu dicabut subsidinya. Pada tahun 2014, tiga golongan pelanggan rumah tangga telah diberlakukan kenaikan tarif listrik secara bertahap menuju keekonomiannya.

Pada pelanggan rumah tangga golongan 1.300 VA, kenaikan tarif listrik dilakukan secara bertahap rata-rata 11,36 persen setiap dua bulan. Adapun pada pelanggan rumah tangga golongan 2.200 VA dan golongan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA, kenaikan listrik secara bertahap masing-masing 10,43 persen dan 5,7 persen setiap dua bulan.

Selain kenaikan tarif listrik pada pelanggan rumah tangga, pada tahun yang sama juga berlaku kenaikan berkala terhadap pelanggan industri I-3 non go public dengan daya di atas 200 kVA, pelanggan pemerintah P-2 dengan daya di atas 200 kVA, dan pelanggan penerangan jalan umum P-3.

Kenaikan tarif listrik pada 2014 ini berdampak pada berkurangnya realisasi subsidi listrik pada tahun 2015 yang menjadi Rp 73,14 triliun atau turun 30 persen dibandingkan dengan realisasi 2014. Realisasi subsidi listrik 2016 diperkirakan juga bisa lebih rendah setelah APBN-P mematok subsidi listrik sebesar Rp 50,66 triliun.

Subsidi berkeadilan

Warga  Rusun Bendungan Hilir, Jakarta, mengisi voucher listrik prabayar, Rabu (23/11/2016). Pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik bagi kelompok pelanggan 900 VA yang mampu mulai Januari 2017. Tarif listrik golongan ini  secara bertahap akan disesuaikan dengan tarif keekonomian.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOWarga Rusun Bendungan Hilir, Jakarta, mengisi voucher listrik prabayar, Rabu (23/11/2016). Pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik bagi kelompok pelanggan 900 VA yang mampu mulai Januari 2017. Tarif listrik golongan ini secara bertahap akan disesuaikan dengan tarif keekonomian.

Pencabutan subsidi listrik terhadap pelanggan yang dianggap tidak tepat sasaran ini, sekaligus juga upaya memenuhi prinsip keadilan bagi masyarakat. Sebab, dengan pola subsidi yang berlaku selama ini, golongan pengeluaran yang lebih tinggi menerima subsidi listrik per bulan yang lebih besar.

Sebagai contoh, kelompok pelanggan rumah tangga golongan 450 VA dengan pengeluaran terendah diduga hanya menerima subsidi rata-rata sebesar Rp 48.710 per bulan. Sementara golongan yang sama dengan pengeluaran tertinggi menerima subsidi rata-rata sebesar Rp 140.835 per bulan atau hampir tiga kali lipat dari besaran subsidi yang diterima oleh kelompok pengeluaran terendah.

Ketidakadilan ini akan semakin besar jika dibandingkan dengan kelompok rumah tangga miskin yang, karena belum punya akses ke listrik PLN, sama sekali tidak menikmati subsidi listrik.

Oleh karena itu, pencabutan subsidi listrik pada pelanggan yang tidak tepat sasaran akan mewujudkan keadilan dan bisa menghemat subsidi hingga triliunan rupiah. Besaran subsidi listrik yang bisa dihemat dapat dialihkan pemerintah untuk membangun infrastruktur kelistrikan di Indonesia sehingga masyarakat yang belum memiliki akses listrik bisa mendapatkan keadilan.

Rasio elektrifikasi yang saat ini baru sekitar 85 persen bisa lebih ditingkatkan agar makin banyak daerah yang bisa menikmati listrik. Selain itu, penyesuaian tarif listrik juga akan memaksa konsumen untuk hemat menggunakan listrik jika ia tak ingin membayar tagihan yang besar.

Meski demikian, pencabutan subsidi bisa pula menimbulkan dampak negatif. Kenaikan tarif listrik bagi pelanggan bisa menyebabkan inflasi dan berpotensi menambah kemiskinan hingga menurunkan pertumbuhan ekonomi, terlebih di kala perekonomian tengah dilanda krisis.

(LITBANG KOMPAS)

    Baca Juga

    • Kampanye Pencabutan Gencar

      JAKARTA, KOMPAS Pemerintah sebaiknya menyosialisasikan pencabutan subsidi listrik pelanggan rumah tangga golongan 900 volt ampere yang tergolong mampu. Apabila tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan m

    • Januari 2017, Subsidi Dicabut

      JAKARTA, KOMPAS Pemerintah menerbitkan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral yang mengatur pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga golongan 900 volt ampere mulai Januari 2017

    • Tarif Listrik Naik Bertahap

      JAKARTA, KOMPAS PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengusulkan kenaikan tarif listrik bertahap untuk pelanggan rumah tangga golongan 900 volt ampere yang pindah ke 1.300 volt ampere. Cara tersebut

    • Kenaikan Tarif Mulai Berlaku

      JAKARTA, KOMPAS Pemerintah menaikkan tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga golongan 900 volt ampere yang merupakan rumah tangga mampu atau tidak layak menerima subsidi. Menurut data pemerintah, j

    • Penertiban Subsidi Setelah Ramadhan

      JAKARTA, KOMPAS Pemerintah berencana mencabut subsidi listrik terhadap pelanggan rumah tangga golongan 900 volt ampere yang tidak berhak disubsidi. Kebijakan ini akan direalisasikan setelah Ramadhan t

    • Antisipasi Pencabutan Subsidi

      JAKARTA, KOMPAS Pemerintah harus bisa mengantisipasi dampak pencabutan subsidi listrik terhadap pelanggan rumah tangga golongan 900 volt ampere agar tak menimbulkan kemiskinan baru. Rencana dan mekani

    KOMENTAR

    Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
    Login untuk submit komentar.

    Kembali ke Atas