Rubrik

polhuk > hukum > PTUN Batalkan Putusan KIP, Kontras Kasasi


Kasus MUNIR

PTUN Batalkan Putusan KIP, Kontras Kasasi

JAKARTA, KOMPAS — Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan putusan Komisi Informasi Publik yang menyatakan dokumen Tim Pencari Fakta atas meninggalnya Munir Said Thalib sebagai dokumen publik sehingga pemerintah diminta membuka dokumen tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara, tidak menguasai dokumen tersebut.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Dokumen TPF Munir Masih Bisa Diumumkan

    JAKARTA, kompas Pemerintah masih membuka peluang diumumkannya dokumen tim pencari fakta kasus terbunuhnya aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. Pengumuman hasil kerja TPF Munir dapat dilakukan

  • Laporan TPF Munir Ditemukan di Internet

    JAKARTA, KOMPAS Laporan yang diduga hasil tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir ditemukan di internet. Dalam dokumen tersebut, terdapat rekomendasi agar kepolisian menyidik secara mendalam per

  • Belum Ada Keberatan

    JAKARTA, KOMPAS Komisi Informasi Pusat belum menerima keberatan atas putusannya yang mewajibkan pemerintah memublikasikan temuan Tim Pencari Fakta Munir. Pemerintah memiliki waktu hingga Senin (24/

  • Pemerintah Didesak Umumkan Laporan TPF

    Jakarta, Kompas Pemerintah didesak untuk segera mengumumkan laporan hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus meninggalnya aktivis Munir. Pasalnya, dalam Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 ten

  • Hasil TPF Wajib Diumumkan

    Jakarta, Kompas Pemerintah punya kewajiban mengumumkan hasil kerja tim pencari fakta pembunuhan penggiat hak asasi manusia Munir. Kewajiban ini tercantum dalam Keputusan Presiden RI No 111 Tahun 2

  • Istana Minta Yudhoyono Ikut Menjelaskan

    JAKARTA, kompas Kementerian Sekretariat Negara meminta presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, ikut menjelaskan keberadaan dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir. Yudho

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas