Rubrik

polhuk > hukum > Fokus ke Isu Substansial


Fokus ke Isu Substansial

Ketersediaan Waktu Ancam Pembahasan RUU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS — Dengan waktu pembahasan yang hanya tinggal enam pekan sampai 28 April 2017, pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu seharusnya difokuskan ke isu-isu substansial saja. Hal-hal yang sudah baik dalam pelaksanaan pemilu tak perlu diubah.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • UU Pemilu Disahkan Selambatnya Mei 2017

    JAKARTA, KOMPAS Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama pimpinan Dewan Per-wakilan Rakyat menargetkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu sudah disahkan selambatnya pada Mei 2017. Untuk

  • Pansus ke Jerman dan Meksiko

    JAKARTA, KOMPAS Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan perjalanan ke Jerman dan Meksiko untuk mempelajari pemilu di kedua nega

  • Keterlambatan RUU Bisa Ganggu Jadwal KPU

    JAKARTA, KOMPAS Anggota Tim Ahli Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Djohermansyah Djohan, mengatakan, keterlambatan penyerahan RUU Penyelenggaraan Pemilu akan mengganggu jadwal tahapan p

  • Perhatikan Putusan MK

    JAKARTA, KOMPAS Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, sejumlah ketentuan di RUU tersebut bertentangan dengan putusan Mahk

  • Pemerintah Terkesan Kurang Serius

    JAKARTA, KOMPAS Keseriusan pemerintah dalam menyusun draf Rancangan Undang- Undang Penyelenggaraan Pemilu dipertanyakan karena ada sejumlah pasal di RUU itu yang diduga bertentangan dengan putusan M

  • Pemilu 2019 Dipertaruhkan

    JAKARTA, KOMPAS Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden-Wakil Presiden 2019 serta Pemilihan Kepala Daerah 2018 dipertaruhkan jika DPR menunda proses seleksi calon anggota baru Komisi Pemili

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas