Rubrik

polhuk > hukum > Fokus pada Dampak Putusan MK


RUU PEMILU

Fokus pada Dampak Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS — Dengan waktu yang tersisa sekitar satu bulan, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu mesti difokuskan pada materi yang terkait langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Januari 2014. Saat itu, MK memutuskan, pemilu legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak pada 2019.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Perhatikan Putusan MK

    JAKARTA, KOMPAS Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, sejumlah ketentuan di RUU tersebut bertentangan dengan putusan Mahk

  • Pemilu 2019 Dipertaruhkan

    JAKARTA, KOMPAS Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden-Wakil Presiden 2019 serta Pemilihan Kepala Daerah 2018 dipertaruhkan jika DPR menunda proses seleksi calon anggota baru Komisi Pemili

  • Pembahasan Berpotensi Molor

    JAKARTA, KOMPAS Pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu diperkirakan akan molor dari jadwal yang ditetapkan. Fraksi-fraksi di DPR yang seharusnya menyerahkan daftar inventarisasi masalah te

  • Tahapan Pemilu 2019 Bisa Terganggu

    JAKARTA, KOMPAS Pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum periode 2017-2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan tetap sesuai jadwal. Penundaan bisa mengganggu tahap

  • Atur Koalisi Berbasis Peserta

    JAKARTA, KOMPAS Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu diharapkan mengatur ambang batas minimal dan maksimal koalisi partai pengusung calon presiden di Pemilu 2019. Atu

  • Sistem Pemilu yang Diperdebatkan

    Delapan lawan dua. Itu posisi terakhir fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat terkait isu sistem pemilu legislatif dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. Delapan fraksi meng

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas