Rubrik

polhuk > hukum > Hak Politik Yan Anton Dituntut Dicabut


KORUPSI

Hak Politik Yan Anton Dituntut Dicabut

PALEMBANG, KOMPAS — Hak politik Bupati Banyuasin (nonaktif) Yan Anton Ferdian dituntut dicabut hingga lima tahun setelah masa penahanannya selesai. Pencabutan hak politik itu menjadi hukuman tambahan di samping tuntutan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Pemerintah Dukung Hukuman Tambahan

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah mendukung pemberlakuan hukuman tambahan di luar sanksi pidana kepada koruptor. Hukuman tambahan dapat berupa sanksi administratif oleh kementerian dan lembaga negara. Tujua

  • Dua Tahun Setelah Kepergian Hugo Chavez

    Hari ini, 5 Maret 2015, dua tahun berlalu sejak meninggalnya pemimpin Venezuela, Hugo Chavez, pemimpin yang membelah pendapat orang, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Setelah berju

  • Varia Olahraga

    Felix Finis Keempat pada Uji Coba Atletik AS Pelari cepat putri Amerika Serikat, Allyson Felix, terancam gagal mewujudkan ambisinya untuk meraih medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016, yang sekali

  • Lika-liku Pengejaran Para Pelaku oleh Polisi

    Lebih dari dua pekan upaya penyelidikan dilakukan kepolisian nasional Thailand atas kasus peledakan bom pada pertengahan Agustus lalu yang memakan korban jiwa 20 orang, satu di antaranya warga Indone

  • Perppu Kebiri Hampir Selesai

    Jakarta, Kompas Pembahasan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai hukuman kebiri semakin mengerucut. Apabila pembahasan antarkementerian atau lembaga yang terakhir mengenai titik setu

  • Pemberatan Hukuman Perlu, tetapi Tak Cukup

    JAKARTA, KOMPAS Pro dan kontra menyambut langkah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas