Rubrik

polhuk > hukum > KPK Konsisten Menolak


REVISI UNDANG-UNDANG

KPK Konsisten Menolak

YOGYAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi konsisten menolak wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang belakangan kembali muncul. Revisi itu dinilai hanya akan melemahkan kerja KPK sehingga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan terhambat.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Masyarakat Sipil dan Pemberantasan Korupsi

    Polemik revisi Rancangan Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk sementara berhenti setelah pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasannya. Penundaan tak berarti dicabut. Sewaktu-waktu bis

  • Komnas HAM Perlu Terlibat

    SUKOHARJO, KOMPAS Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu membentuk tim gabungan pencari fakta untuk menelusuri kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Nove

  • Solidaritas Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

    Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSaKO FH Unand) mengadakan seminar bertajuk “Strengthening Anti Corruption Body, Lesson-Learnt from Hongkong Independent Commission Agains

  • Perlambatan Pemberantasan Korupsi

    Transparency International kembali merilis Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) 2016. Hasilnya, Indonesia memperoleh skor 37 dan menempati peringkat ke-90 dari 176 negara yang dinilai

  • Prioritaskan Revisi Undang-Undang Tipikor

    YOGYAKARTA, KOMPAS Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas berpendapat, rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah s

  • Pemberantasan Korupsi Mendesak

    JAKARTA, KOMPAS Pemberantasan korupsi menjadi masalah paling mendesak yang harus ditangani pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, ketidakstabilan kondisi ekonomi saat ini turut disumbang oleh k

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas