Rubrik

polhuk > hukum > KPU Berharap Segera Ada Kepastian Hukum


UJI MATERI

KPU Berharap Segera Ada Kepastian Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi diharapkan segera memutus perkara uji materi kewajiban konsultasi penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. Kepastian hukum penting bagi penyelenggara pemilu dalam menyiapkan peraturan terkait tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2018 yang akan berlangsung di 171 daerah.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Pilkada Minus Konflik Parpol

    Dewan Perwakilan Rakyat   melalui Komisi II merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum menggunakan putusan pengadilan untuk memverifikasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, jik

  • DPR dan KPU Bahas Indikasi Kerugian Negara

    Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 334 milia

  • Kilas Politik & Hukum

    Pascasarjana Tata Kelola Pemilu DiluncurkanSejumlah universitas bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu meluncurkan Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Kamis (1/10)

  • Rekomendasi DPR Berpotensi Picu Masalah

    JAKARTA, KOMPAS Sejumlah rekomendasi yang ditawarkan DPR untuk dimasukkan dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum dikhawatirkan berpotensi memicu masalah saat pelaksanaan pemilu kepala daerah sere

  • Diperdebatkan, Syarat Parpol Ikut Pilkada

    JAKARTA, KOMPAS Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat masih berbeda pendapat terkait syarat partai politik yang diakui Komisi Pemilihan Umum dan bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah dalam pilk

  • Tolak Calon yang Tak Penuhi Syarat

    JAKARTA, KOMPAS Komisi Pemilihan Umum di provinsi ataupun kabupaten dan kota harus berani menolak pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan dalam pemilihan umum kepala daerah. Keberan

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas