Rubrik

polhuk > hukum > Pemerintah Pilih Laksanakan UU Lebih Dahulu


REVISI UU ASN

Pemerintah Pilih Laksanakan UU Lebih Dahulu

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memilih melaksanakan terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebelum merevisi peraturan perundang-undangan tersebut. Pelaksanaan UU tersebut terkait juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang baru saja diterbitkan. Dengan penerbitan PP tersebut, pemerintah memerlukan waktu untuk mengevaluasi pelaksanaannya.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • 30 Persen Aparatur Sipil Negara Masih Libur

    JAKARTA, KOMPAS Meskipun pada Rabu (22/7) ini menjadi hari pertama kerja setelah libur dan cuti bersama Idul Fitri 1436 Hijriah, sekitar 30 persen aparatur sipil negara diperkirakan masih belum aka

  • Pemerintah Memilih Ambil Jalan Pintas

    JAKARTA, KOMPAS Ambisi pemerintah menyediakan berbagai infrastruktur terkendala izin dan regulasi yang membatasi ruang gerak penggunaan kawasan hutan. Jalan pintas yang diambil dengan menyesuaikan b

  • Pemprov DKI Atur Pemasangan Utilitas

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memanggil pemilik utilitas, PT PLN dan PT Telkom. Dari sisi kebijakan, Pemprov DKI juga berencana merevisi peraturan gubernur tentang utilitas

  • Tenaga Honorer Wajib Diangkat

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah diwajibkan mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Pengangkatan harus dilakukan paling lama tiga tahun sejak Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hasil

  • Koreksi atas Peraturan

    Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Tenaga Kerja untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Jaminan Hari Tua. PP ditandatangani Presiden Jokowi pada 30 Juni 20

  • Kilas Metro

    Usai Libur, 88 Pegawai Pemkot Bekasi Bolos Kepala Bidang Penilaian Kerja Aparatur Badan Kepegawaian Kependidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi Sajekti Rubiah mengungkapkan, terdapat 88 aparatur s

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas