Rubrik

polhuk > hukum > KPK Dalami Dugaan Dana untuk Novanto


Korupsi KTP-el

KPK Dalami Dugaan Dana untuk Novanto

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang sebesar 7 persen dari nilai proyek KTP elektronik ke Ketua DPR Setya Novanto. Mantan Direktur PT Java Trade Utama, Johanes Richard Tanjaya, langsung dibawa ke KPK seusai memberikan kesaksian tentang pemberian fee itu di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis lalu.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Novanto Dapat 7 Persen

    JAKARTA, KOMPAS Pengadaan KTP elektronik sudah dikawal sejak 2010 atau setahun sebelum lelang proyek itu diadakan. Andi Agustinus yang mengawal proyek mengeluarkan uang tak sedikit, termasuk untuk Ke

  • KPK Akan Panggil Setya Novanto

    JAKARTA, KOMPAS Komisi Pemberantasan Korupsi akan meminta keterangan Ketua DPR Setya Novanto terkait proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik pada tahun anggaran 2011-2012 pada Kementerian D

  • Terkait Andi, Novanto Dicegah

    JAKARTA, KOMPAS Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Ketua DPR Setya Novanto bepergian ke luar negeri karena dia punya kaitan yang dekat dengan tersangka kasus korupsi KTP elektronik, Andi Agusti

  • Enam Persen untuk DPR

    Jakarta, Kompas Komisi Pemberantasan Korupsi menduga ada skenario di Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat agar kontraktor yang ingin memenangi pekerjaan infrastruktur yang dibiayai dari dana aspirasi DPR

  • Setya Novanto Terus Dibicarakan

    Beberapa hari telah berlalu sejak ketua DPR Setya Novanto mulai dibicarakan karena diduga meminta saham kepada PT Freeport Indonesia terkait renegosiasi kontrak karya perusahaan pertambangan emas ters

  • Wali Kota Cimahi Dikendalikan Suami

    JAKARTA, KOMPAS Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota non-aktif Cimahi, Jawa Barat, Atty Suharti sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Pasar Atas Baru senilai Rp 57 miliar. Atty di

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas