Rubrik

polhuk > hukum > Proses Pelanggar Konstitusi Sesuai Ketentuan...


KEMASYARAKATAN

Proses Pelanggar Konstitusi Sesuai Ketentuan Hukum

YOGYAKARTA, KOMPAS — Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk menggebuk atau menindak pihak-pihak yang inkonstitusional. Namun, Syafii mengingatkan, langkah penindakan tetap harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Presiden Siap Bersikap

    JAKARTA, KOMPAS Ketika proses hak angket DPR terhadap KPK telah masuk dalam domain eksekutif, Presiden Joko Widodo akan memakai kewenangannya untuk menolak pelemahan atau pembubaran KPK. Kini, Pre

  • Jangan Biarkan Presiden Sendirian

    JAKARTA, KOMPAS Semua elemen pemerintah diminta aktif ikut membuat situasi sosial politik menjadi semakin stabil. Mereka seharusnya ikut berperan membangun soliditas nasional lewat konsolidasi di wil

  • Semangat Melemahkan KPK

    Tidak ada yang menolak bahwa sebagai lembaga, KPK punya kelemahan. Namun, untuk memperbaiki KPK bukanlah dengan menggunakan angket. Rapat dengar pendapat DPR bisa dipakai untuk memperbaiki KPK. Keti

  • Anatomi Amuk Massa

    Dua dasawarsa lalu, pendatang Inggris yang datang ke Asia Tenggara menyaksikan fenomena yang mereka sebut dengan kata “amock“. Menurut mereka, “to run amock“ artinya seseorang atau sekelompok orang

  • Presiden-DPR Pahami Rakyat

    JAKARTA, KOMPAS Keputusan Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi layak diapresia

  • KASN Diusulkan untuk Dibubarkan

    JAKARTA, KOMPAS Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat direncanakan salah satunya untuk membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara. Presiden Joko Widod

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas