Rubrik

polhuk > hukum > Ada Celah Pelemahan


Ada Celah Pelemahan

Proses Kodifikasi Hukum Pidana Perlu Diwaspadai

JAKARTA, KOMPAS — Masuknya delik korupsi ke Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana membuka celah pelemahan upaya pemberantasan korupsi. Ini terjadi jika arah kodifikasi di Rancangan KUHP adalah untuk mengurangi peranan undang- undang yang secara khusus diatur di luar KUHP.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Disepakati, Korupsi Masuk di RKUHP

    JAKARTA, KOMPAS Meski diwarnai penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati masuknya delik korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. H

  • Tahun yang Bakal Bertambah Kelam

    Awan hitam pemberantasan korupsi menggelayut di langit Ibu Pertiwi sepanjang 2015. Pelemahan upaya pembasmian korupsi datang silih berganti. Penegak hukum dipersulit memberantas korupsi demi stabilita

  • Presiden Jokowi Jangan Diam

    Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menegaskan, Presiden Joko Widodo harus bertindak. Upaya pemberantasan korupsi harus berlandaskan keadilan, bukan menangani karena ad

  • Jalan Suram Pemberantasan Korupsi

    Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi versus Polri yang berujung pada penetapan tersangka terhadap pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, seolah menjadi titik balik perjuangan anti korupsi.

  • Media Mainkan Peranan Kunci

    JAKARTA, KOMPAS Peliputan dan cara pandang media massa dalam melihat isu korupsi memainkan peranan penting di dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kerja kreatif media massa melalui p

  • KPK Konsisten Menolak

    YOGYAKARTA, KOMPAS Komisi Pemberantasan Korupsi konsisten menolak wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang belakangan kembali muncul. Revisi itu dinilai hanya akan melemahkan

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas