Rubrik

polhuk > hukum > 70 Persen Lebih Anggaran Dikorupsi Atut Chosiyah


PENGADAAN ALAT KESEHATAN

70 Persen Lebih Anggaran Dikorupsi Atut Chosiyah

JAKARTA, KOMPAS — Lebih dari 70 persen anggaran pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten 2011-2013 yang sebesar Rp 112,6 miliar dikorupsi bersama-sama, salah satunya oleh mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah. Jaksa pun menuntut Atut dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Rano Disebut Terima Rp 700 Juta

    JAKARTA, KOMPAS Korupsi penyalahgunaan APBD Banten dalam pengadaan alat kesehatan 2012 tidak hanya menyeret mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah. Rano Karno yang saat itu wakil gubernur disebut ikut

  • Atut Chosiyah Kembali Dijatuhi Hukuman

    JAKARTA, KOMPAS Waktu yang akan dihabiskan mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah di dalam penjara semakin panjang. Setelah divonis 7 tahun penjara sejak tahun 2014 dalam perkara suap sengketa pemiliha

  • Dunia Kedirgantaraan Semakin Menjanjikan

    PALEMBANG, KOMPAS Bidang kedirgantaraan semakin menjanjikan, baik dari sisi olahraga maupun ekonomi. Namun, hingga kini pemahaman masyarakat mengenai dunia kedirgantaraan masih minim.Komandan Pangk

  • Merawat Kemitraan, Mewujudkan Perdamaian

    Di tengah suara desing peluru dan dentuman bom, menikmati sepotong ikan goreng dengan sebungkus nasi adalah sebuah kemewahan. Apalagi jika melihat ke sekeliling, tak ada satu pun kios atau toko yang

  • Semangkuk Hidup Sehat

    Semangkuk ”smoothie” tengah menjadi incaran. Campuran sejumlah buah dan sayuran yang disajikan dengan tampilan cantik dengan berbagai tutupan itu tak cuma diburu karena khasiatnya yang konon besar u

  • Putus Korupsi Terstruktur

    TANGERANG SELATAN, KOMPAS Provinsi Banten membutuhkan kepala daerah yang dapat tegas memutus korupsi yang telah berjalan terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak hanya sistem yang dibutuhkan untuk

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas