Rubrik

polhuk > hukum > MK Pertimbangkan Urgensi Permohonan Pegawai KPK


UJI MATERI

MK Pertimbangkan Urgensi Permohonan Pegawai KPK

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan urgensi permohonan uji materi ketentuan hak angket DPR yang diajukan oleh Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada kemungkinan perkara tersebut diprioritaskan jika hakim konstitusi memandang hal itu perlu dilakukan.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Kompas Siang

    Kompas Siang masih akan melanjutkan berita teror yang dialami pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Entah siapa yang mengancam, yang jelas hal tersebut hanya menyenangkan para koruptor. Mereka akan

  • Prolegnas Anti-korupsi

    Perdebatan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi berakhir anti klimaks setelah kurang lebih enam bulan sejak usulan revisi tersebut digulirkan pada Oktober 2015. Presiden dan DPR akhirnya mengambil k

  • Masyarakat Sipil dan Pemberantasan Korupsi

    Polemik revisi Rancangan Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk sementara berhenti setelah pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasannya. Penundaan tak berarti dicabut. Sewaktu-waktu bis

  • Bersinergi Melawan Korupsi

    JAKARTA, KOMPAS Pasca terpilihnya lima unsur pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung berharap dapat meningkatkan kerja sama dengan lembaga anti rasuah itu. Sinergi antarpenegak hu

  • Saat Pegawai Memilih Tak Pulang

    Sudah lewat tengah malam ketika seorang jaksa perempuan di Komisi Pemberantasan Korupsi bertanya kepada tim krisis di kantornya, siapa yang mengantarnya pulang ke rumah. Sementara sebagian pegawai K

  • Penanganan Kasus Suap di Bakamla Dilakukan Terpisah

    JAKARTA, KOMPAS Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Polisi Militer TNI akan menangani kasus dugaan korupsi pengadaan satelit pemantau di Badan Keamanan Laut tahun 2016 secara terpisah. Puspom TNI

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas