Rubrik

polhuk > hukum > Perlu Perbaikan Internal


Perlu Perbaikan Internal

Masa Jabatan Arief sebagai Ketua MK Berakhir April 2018

JAKARTA, KOMPAS — Perbaikan internal untuk mengembalikan kredibilitas seusai dilanda sejumlah persoalan jadi tantangan ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Arief Hidayat. Ia diharapkan mampu memanfaatkan sembilan bulan waktu tersisa karena masa jabatannya sebagai hakim MK berakhir 2018.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Mengembalikan Mahkota yang Hilang

    Pada 15 Maret 2016, Dewan Etik Hakim Konstitusi (“Dewan Etik“) menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat melakukan pelanggaran kode etik ringan dan diberikan sanksi “teguran lisan“. Putusan t

  • Hukum Menghina Presiden

    Banyak yang kaget ketika diberitakan pemerintah memasukkan kembali pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.Berita it

  • Tak Cukup Hanya Kecewa

    Presiden Joko Widodo tidak cukup hanya mengungkapkan kekecewaan bangsa ini menyusul penangkapan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Sikap kecewa tanpa langkah politik yang bisa dilakukan Presiden Joko

  • Persidangan Uji Materi Masuki Tahap Akhir

    JAKARTA, KOMPAS Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan sidang pengujian konstitusionalitas ketentuan cuti petahana yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mahkamah Konstitusi ting

  • Kilas Politik & Hukum

    Ketua MA Pastikan Perekrutan TerbukaKetua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali memastikan perekrutan hakim tingkat pertama akan dilakukan secara terbuka. Selain diumumkan secara daring, perekrutan itu juga

  • Sinergi Antarlini Tetap Terbuka

    JAKARTA, KOMPAS Meski Mahkamah Konstitusi memutuskan pengelolaan kewenangan SMA/SMK tetap di bawah pemerintah provinsi, sesungguhnya tetap terbuka ruang bagi pemerintah kota/kabupaten terlibat. Wali

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas