Rubrik

polhuk > hukum > Upaya Hukum Dipersilakan


Upaya Hukum Dipersilakan

Ideologi Pancasila Sudah Final

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak yang keberatan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk menempuh jalur hukum. Namun, pemerintah tidak akan kompromi terhadap individu atau ormas yang ingin mengganti ideologi Pancasila.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Pelantikan Bupati/Wali Kota di Istana Sulit Dilakukan

    JAKARTA, KOMPAS Keinginan Presiden Joko Widodo melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, sulit d

  • Upaya Hukum Dipersilakan

    JAKARTA, KOMPAS Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak yang keberatan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk menempuh jalur h

  • Kebuntuan Investasi Energi Harus Segera Diatasi

    JAKARTA, KOMPAS Presiden Joko Widodo bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai solusi atas kebuntuan investasi di sektor energi. Hal itu perlu dilakukan karena revisi Unda

  • Perppu Kebiri Hampir Selesai

    Jakarta, Kompas Pembahasan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai hukuman kebiri semakin mengerucut. Apabila pembahasan antarkementerian atau lembaga yang terakhir mengenai titik setu

  • Kilas Politik & Hukum

    DPR Ragukan Implementasi Perppu Dewan Perwakilan Rakyat akan segera mengambil sikap terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Meskipun fraksi

  • Pebisnis dan Perbankan Dorong Sosialisasi

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan. Peraturan ini merup

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas