Rubrik

polhuk > hukum > Penerima Suap Divonis Lebih Berat


KASUS BAKAMLA

Penerima Suap Divonis Lebih Berat

JAKARTA, KOMPAS — Mantan pejabat Badan Keamanan Laut, Eko Susilo Hadi, dijatuhi vonis 4 tahun 3 bulan serta denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/7). Ia terbukti menerima suap secara berlanjut dari pengusaha pemenang tender proyek pengadaan Satellite Monitoring.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Koruptor Mebeler Dituntut Dua Tahun Penjara

    AMBON, KOMPAS Rudi Tandra dan Rosdiana Galcarai, terdakwa dugaan korupsi pengadaan mebeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2010 masing-masing dihukum 2 tahun penjara dan 1 tahun 8

  • Mantan Wali Kota Probolinggo Dihukum

    SIDOARJO, KOMPAS Terbukti korupsi dana pengadaan mebel sekolah dasar negeri, mantan Wali Kota Probolinggo Buchori dan Wakil Wali Kota (nonaktif) Suhadak dijatuhi hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pe

  • Willy Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

    Jakarta, Kompas Direktur PT Soegih Interjaya atau SI, Willy Sebastian Lim, dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan serta denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan. Penuntut umum pada Komisi P

  • Dihukum 5 Tahun 6 Bulan,Kaligis Merasa Tak Bersalah

    JAKARTA, KOMPAS Setelah ditunda selama satu pekan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan kepada advokat senior Ott

  • Sekda Banjarbaru Divonis 3 Tahun

    BANJARMASIN, KOMPAS Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru (nonaktif) Syahriani Syahran divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Syahriani dinilai terbukti melakukan kor

  • Damayanti Minta Hak Politik Tak Dicabut

    JAKARTA, KOMPAS Mantan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta agar tidak mencabut hak politiknya. Ia pun berharap peng

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas