Rubrik

polhuk > politik > DPR Berpacu dengan Waktu


DPR Berpacu dengan Waktu

Kesepahaman Tujuan Dibutuhkan pada Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat punya waktu sekitar enam bulan untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. Masa reses mungkin akan dipakai untuk membahas RUU yang diprediksi bakal banyak menguras energi karena terkait dengan kepentingan partai politik yang beragam.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • APBN 2017 Disahkan pada Siang Ini

    JAKARTA, KOMPAS Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 sedianya akan disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, Rabu (26/10) siang. Postu

  • Inisiatif Presiden Kini Dinantikan

    JAKARTA, KOMPAS Pengambilan keputusan terkait isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, melalui musyawarah untuk mufakat, sulit tercapai tanpa ada upaya mempertemuk

  • Protokol Krisis Kehilangan Inti

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Namun, dalam undang-undang tersebut, tidak di

  • Perhatikan Putusan MK

    JAKARTA, KOMPAS Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, sejumlah ketentuan di RUU tersebut bertentangan dengan putusan Mahk

  • Pembahasan RUU Tertutup

    JAKARTA, KOMPAS Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak antara Kementerian Keuangan dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat berlangsung tertutup di salah satu hotel di Jakarta, Sela

  • Titik Temu Belum Didapat

    JAKARTA, KOMPAS Oleh karena lobi terkait dengan isu krusial pada Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu tak kunjung menghasilkan titik temu, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden Joko Wid

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas