Rubrik

polhuk > politik > Pemerintah Perlu Segera Bersikap


Pemerintah Perlu Segera Bersikap

Pengaktifan Basuki, Ombudsman Temui Mendagri

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri diharapkan segera bersikap terkait pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Antisipasi juga perlu disiapkan pemerintah terkait berbagai kemungkinan yang muncul akibat kebijakan tersebut.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Pencalonan Basuki di Pilkada DKI Tidak Gugur

    Pencalonan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tak gugur dan tak dibatalkan meski yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Basuki tetap d

  • Batman Akan Sosialisasikan Kinerja Ahok

    JAKARTA, KOMPAS Sekelompok masyarakat Jakarta mendeklarasikan diri sebagai relawan pendukung langkah politik Basuki Tjahaja Purnama yang kembali maju dalam pemilihan kepala daerah 2017 melalui jalur i

  • Rakyat dan Pertarungan Elite

    Seusai kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, muncul harapan tensi politik di DKI Jakarta bakal turun. Namun, kini masyarakat dihadapkan kembali pada polemik soal status Gubernur DKI Jakarta

  • Partai-partai Politik Masih Menunggu Sikap PDI-P

    JAKARTA, KOMPAS Menjelang masa pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, pekan depan, partai politik-partai politik berebut menggandeng PDI-P untuk bertarung dalam Pilk

  • Peta Dukungan Pemilih Berubah

    Menjelang pemungutan suara, 15 Februari 2017, peta persaingan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam meraih dukungan pemilih semakin dinamis. Dua bulan terakhir, terjadi per

  • Boikot Tidak Berdampak

    JAKARTA, KOMPAS Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah memastikan ancaman sejumlah fraksi di DPRD untuk tidak melakukan pembahasan apa pun tidak berdampak pada pencairan anggaran. Dampak ak

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas