Rubrik

polhuk > politik > Sulitnya Menjaga Hak Difabel Psikososial


pILKADA 2017

Sulitnya Menjaga Hak Difabel Psikososial

Penyelenggara pemilu semakin serius mewujudkan pemilihan yang aksesibel sehingga kaum difabel bisa memenuhi haknya tanpa hambatan. Namun, tidak semua aturan yang baik itu bisa bertransformasi menjadi praktik ideal, terutama bagi penyandang disabilitas psikososial.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Penyelenggara Pemilu Jadi Sasaran Tembak

    JAKARTA, KOMPAS – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai, para penyelenggara pemilihan umum kerap menjadi sasaran kekecewaan peserta pemilihan yang kalah. Hal ini antara lain terlihat da

  • DKPP Jatuhkan Sanksi kepada 12 Penyelenggara Pemilu

    JAKARTA, KOMPAS Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memecat anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Papua, Sara Yambeyabdi, karena terbukti melakukan kekerasan terhadap rekan kerjanya. Se

  • 23 Hari Pertaruhan Demokrasi

    Rapat Komisi II DPR, Senin (27/3) lalu, menjadi penentu nasib 24 calon anggota KPU dan Bawaslu. Setelah sepekan tanpa kepastian, DPR akhirnya melanjutkan proses seleksi. Namun, lampu kuning belum beru

  • Seleksi Penyelenggara Pemilu Tidak Dianggarkan

    Jakarta, Kompas Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu akan berakhir pada Maret 2017. Namun, hingga Rabu (22/6) kemarin, belum ada kementerian ataupun lembaga yang menga

  • Tantangan Penyelenggara Baru Pemilu

    Tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum dan lima anggota Badan Pengawas Pemilu 2017-2022 resmi bertugas. Tantangan kompleksitas teknis penyelenggaraan dan pengawasan pemilu sudah menanti. Namun, tantan

  • Lihatlah Konstitusi dan Sejarah

    Terkesima dengan komposisi penyelenggara pemilu di Jerman dan Meksiko, sejumlah anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat menginginkan hal serupa. U

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas